Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika politik nasional.
Pesan terbuka tersebut menyoroti hubungan politik masa lalu serta beban moral dalam kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
ADVERTISEMENT
Dalam pandangannya yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 11 September 2026, ia mengingatkan agar kepala negara tidak perlu merasa tersandera oleh rasa balas budi politik.
Ikatan utang kemenangan dalam kontestasi pemilihan umum dinilai tidak boleh menjadi penghalang untuk menegakkan prinsip-prinsip etika moral dalam kehidupan bernegara.
"Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memperhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi Presiden kepada Jokowi," ujar Denny Indrayana menyoroti posisi kepala negara.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa batas tanggung jawab moral seorang pemimpin tertinggi negara berada di atas segala bentuk kompromi politik praktis.
Oleh sebab itu, ia secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada kewajiban etis apa pun yang harus dipertahankan terhadap pihak yang dinilai telah mencederai tatanan moral konstitusi.
"Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara," tegasnya memperingatkan.
Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari dorongan agar penegakan aturan konstitusional dapat berjalan secara objektif tanpa terbebani oleh bayang-bayang kepentingan politik kelompok tertentu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
