Repelita Jakarta - Perdebatan sengit mengenai korelasi antara hukum tata negara dan struktur kebijakan publik kembali mencuat di ruang diskusi akademis nasional.
Melalui unggahan klip pendek pada kanal YouTube esensipolitika, terjadi adu argumentasi mendalam terkait landasan utama implementasi pasal-pasal konstitusi negara.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya melihat genealogi hukum dasar di atas sekadar formalitas isi pasal tertulis.
"enggak ada untungnya juga menang berdebat di sini enggak ada untungnya karena poinnya bukan itu poinnya adalah apakah kita telah mengambil kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi apa enggak gini ya konstitusi kita itu tidak mengandalkan pasalnya genealogi dari konstitusi itu adalah antikapitalisme antikolonialisme antiimperialisme imperatif historisnya mendahului teknokrasisasi dari pasal-pasal itu begitu cara membaca konstitusi i terima kasih saya diajarin," ujar Rocky Gerung lewat siaran YouTube esensipolitika.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi secara kritis oleh lawan bicaranya, Profesor Ichsanuddin Noorsy, yang menyoroti hierarki dan struktur kebijakan formal.
Ichsanuddin Noorsy menjabarkan bahwa perumusan paradigma bernegara tetap memerlukan keterkaitan antar-pasal secara teknis serta pemahaman mendalam mengenai tata urutan perundangan yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
