Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto membeberkan kesaksian orang dalam dari masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga akar keretakan politik terkini dalam diskusi panjang berdurasi hampir dua jam bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan program Dicecar Dialog Cerdas Cara RH yang mengusung tajuk DAGING SEMUA! HAMPIR 2 JAM DENGAN ANDI WIDJAJANTO! X-SESKAB, X-GUBERNUR LEMHANAS! X-TIM JKW!! tersebut, Andi mengulas secara terbuka pengalaman dirinya saat berada di lingkaran inti tim pemenangan dan pemerintahan Joko Widodo.
Ia menceritakan bagaimana pada awal pemerintahan tahun 2014 silam, dirinya bersama sejumlah tokoh senior langsung mengamankan 17 posisi strategis di tubuh militer serta intelijen dalam kurun waktu sepuluh bulan pertama guna memastikan ring satu presiden solid.
Andi membandingkan langkah cepat tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya baru mengalami konsolidasi keras belakangan ini setelah kesinambungan politik dengan kekuasaan lama patah akibat polemik ijazah hingga kasus dugaan penyadapan ilegal.
"nah kejadian di ee Polri ya itu menunjukkan bahwa pergantian rezim ini ternyata bisa memunculkan friksi-friksi politik kalau seandainya antara rezim yang lama dengan rezim yang baru kemudian yang seharusnya berkesinambungan terus tiba-tiba patah dan ini berubah dan titik patah utamanya adalah masalah ijazah i ya dibran dan akhirnya kasus penyadapan," ungkap Andi dalam diskusi tersebut.
Sebagai mantan sekretaris tim kampanye nasional pada Pilpres 2014, Andi turut memberikan kesaksian jujur mengenai proses pemeriksaan berkas pencalonan Joko Widodo sebelum diserahkan kepada partai-partai pengusung ke Komisi Pemilihan Umum.
Ia mengakui bahwa saat itu dirinya menerima berkas dokumen persyaratan yang sudah disiapkan tim pribadi dari Solo dan mengecek kelengkapannya dalam hitungan detik tanpa pernah curiga akan muncul polemik keaslian bertahun-tahun kemudian.
"kami adalah pihak yang ketika dokumen itu muncul di depan kami kami meyakini itu asli ya dan tidak ada tidak ada juga negative thinking pada waktu itu," tutur Andi menjelaskan posisinya kala itu.
Andi juga menyoroti merosotnya kepercayaan publik terhadap penanganan polemik ijazah tersebut serta runtuhnya tiga pilar utama kekuatan lama yang meliputi figur kunci, jejaring internal birokrasi, dan dukungan logistik pascapenahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menutup perbincangan yang mengupas tuntas dinamika kekuasaan dari era 2014 hingga menuju Pemilu 2029 tersebut, Andi menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan sesuai amanat kongres partai dan tidak akan mengajukan kader sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok