Repelita [Jakarta] - Langkah safari politik yang intens dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinilai berpotensi menggerus tatanan tradisi lokal di berbagai daerah akibat prosesi penyerahan gelar adat yang menyertainya.
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh peneliti media dan politik Buni Yani yang mencermati tren pemberian penganugerahan budaya selama agenda Kunjungan Jokowi.
ADVERTISEMENT
Ia menilai bahwa aktivitas konsolidasi ke daerah-daerah yang dibungkus penyematan simbol adat mengandung risiko degradasi terhadap keluhuran nilai-nilai tradisi setempat.
"Yang paling berbahaya dari kunjungan Jokowi ke berbagai daerah ini adalah tendensinya untuk merusak budaya lokal," kata Buni Yani, Senin 3 Agustus 2026.
Isu penyematan gelar adat bagi Jokowi sebelumnya juga sempat memicu gelombang kontroversi di Lampung lantaran dinilai berseberangan dengan tata cara adat setempat.
Kondisi serupa dinilainya berpotensi terulang pada prosesi penganugerahan gelar adat yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur baru-baru ini.
Buni Yani menduga apresiasi adat di NTT tidak berjalan secara alamiah, melainkan sarat akan manipulasi serta kepentingan politik terselubung.
"Pemberian gelar adat di NTT buat Jokowi sangat potensial membawa masalah di kemudian hari," kata Buni Yani.
Rangkaian polemik ini mencuat setelah Jokowi dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor oleh delapan pemangku adat kerajaan Pulau Timor pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Prosesi pengukuhan status kehormatan tersebut digelar di tengah helatan Karnaval Gajah yang berlokasi di Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Kota Kupang.
Raja Amanatun Jonathan Banunaek mengonfirmasi bahwa penobatan adat tersebut disepakati serta diserahkan secara langsung oleh seluruh jajaran pemangku kerajaan di Pulau Timor.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
