Repelita [Jakarta] - Peneliti media dan analisis politik Buni Yani melontarkan imbauan menohok agar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyetop manuver konsolidasi ke berbagai penjuru kawasan.
Langkah berupa safari di ruang publik tersebut dinilai murni skenario pembentukan citra seolah-olah sang mantan kepala negara masih memiliki basis dukungan akar rumput yang sangat tebal.
ADVERTISEMENT
Buni Yani mendesak agar prioritas perhatian utama Jokowi dialihkan sepenuhnya untuk mengawal jalannya proses persidangan menyangkut dugaan fitnah serta tuduhan dokumen kelulusan palsu yang membelitnya.
"Setop keliling ke mana-mana untuk pencitraan seolah-olah Jokowi masih populer dan punya massa banyak, yang semuanya penuh kebohongan," kata peneliti media dan politik Buni Yani, Senin 3 Agustus 2026.
Isu dugaan ijazah palsu tersebut dipandang sebagai persoalan hukum yang jauh lebih krusial untuk diselesaikan secara langsung di hadapan meja hijau ketimbang membangun narasi penerimaan publik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwasanya masyarakat luas kini telah mencermati gambaran situasi secara objektif dan menganggap manuver di lapangan sekadar jalan menenangkan diri.
Menurut pandangannya, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa fondasi dukungan politik masa lalu sudah perlahan tergerus di tengah ancaman sanksi pidana yang membayang-bayangi.
"Tanda-tanda kejatuhannya sudah terlihat dengan dimenangkannya Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam pengadilan," kata Buni Yani.
Dinamika safari politik Jokowi sendiri paling gres diwarnai dengan penyematan gelar kehormatan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Gelar adat tersebut diberikan secara seremonial oleh delapan pemangku adat kerajaan Pulau Timor pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Prosesi penganugerahan status adat itu dilangsungkan bertepatan dengan momentum helatan Karnaval Gajah yang bertempat di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Kota Kupang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
