Repelita [Jakarta] - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjadi sorotan publik usai membawa anggota keluarganya dalam hukumatan dinas ke Amerika Serikat.
Kepergian sang menteri yang bertepatan dengan momentum final Piala Dunia 2026 tersebut menuai berbagai tanggapan miring dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Dody juga menyinggung terkait Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang diperbaiki warga secara gotong royong.
Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bencana longsor yang terjadi pada bulan November 2025 silam.
Alih-alih menantikan bantuan pemerintah, masyarakat setempat berinisiatif mengumpulkan dana swadaya hingga mencapai Rp1 miliar untuk memperbaiki akses penghubung tersebut.
Menangapi hal itu, Dody dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi jembatan pada Rabu (8/7/2026) bersama tim Satgas Kementerian PU.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan aspek keamanan dan standar kelayakan infrastruktur yang telah dibangun warga secara mandiri.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengonfirmasi agenda peninjauan langsung tersebut akan dilakukan untuk menjamin keselamatan warga.
Untuk jembatan yang di Aceh itu, mungkin besok tim Satgan dan juga termasuk beliau Pak Menteri (Dody Hanggodo) akan menuju ke sana untuk memastikan (keamanan), kata Apri.
Dody sendiri sebelumnya sempat menyatakan apresiasinya, namun menekankan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab penuh atas standar keamanan fasilitas publik.
Kita terima kasih pasti berterima kasih, tapi itu tidak cukup. Masih ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan di situ, ucap Dody.
Terkait masalah keberangkatan keluarga ke Amerika Serikat, Apri menegaskan bahwa tidak ada penggunaan anggaran negara dalam perjalanan tersebut.
Pihak kementerian mengklaim seluruh biaya istri dan anak Dody, yakni Irma Hermawati serta Aurellia Tsabitha Meidirama, menggunakan dana pribadi.
Perlu saya tegaskan di sini, untuk membiayai keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi, jelas Apri.
Apri menambahkan bahwa pencantuman nama keluarga dalam dokumen perjalanan dilakukan semata-mata untuk memudahkan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Terkait di dalam daftar itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan contoh di dalam satu daftar, tuturnya.
Ia pun menepis polemik penggunaan paspor oleh istri menteri dengan menyebut hal itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pendamping pejabat dinas.
Secara aturan, pasangan dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor yang mengikuti suami, dengan menyertakannya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
