Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Kepala Badan Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan Andi Widjajanto mengungkapkan kesaksiannya mengenai pemeriksaan berkas pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014 silam.
ADVERTISEMENT
Ia menuturkan bahwa saat bertugas sebagai sekretaris tim kampanye nasional, dirinya sempat memegang secara fisik dokumen asli maupun salinan ijazah milik Jokowi yang memiliki logo Universitas Gadjah Mada (UGM) di bagian tengahnya.
Pengakuan tersebut disampaikan Andi Widjajanto saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun melalui tayangan langsung di kanal YouTube Refly Harun Channel.
Kesaksian Berkas Pencalonan Jokowi Tahun 2014
Andi menjelaskan bahwa pada rentang waktu 12 hingga 14 Maret 2014, seluruh dokumen persyaratan pencalonan presiden disiapkan langsung oleh tim pribadi Jokowi dari Solo sebelum diserahkan kepada partai pengusung.
Sebagai sekretaris tim kampanye, ia bertugas melakukan pengecekan kelengkapan daftar berkas untuk dilaporkan kepada almarhum Tjahjo Kumolo selaku ketua tim pemenangan.
"Jadi kalau saya ditanya apakah saya melihat memegang ijazah asli Saya akan mengatakan iya ijazah fotokopi maksudnya asli oh asli asli yang e ini Iya yang yang ada robek di bawah yang ada logo UGM di tengah-tengah," ujar Andi Widjajanto.
Ia mengaku saat itu sama sekali tidak menaruh curiga mengenai keaslian dokumen tersebut karena Jokowi sudah pernah melalui proses verifikasi saat mencalonkan diri dua kali sebagai Wali Kota Solo dan sekali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Posisi PDIP Terkait Kursi Wakil Presiden Pengganti Gibran
Selain mengulas polemik ijazah, Andi juga membedah dinamika politik terkini pasca-ditahannya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal serta pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengajukan kader maupun menerima tawaran mengisi posisi Wakil Presiden karena terikat keputusan Kongres Agustus 2025 untuk berada di luar pemerintahan.
"Jadi ini sudah confirm bahwa PDIP tidak akan tidak akan ee katakanlah even di Pinang misalnya tidak akan mengajukan kadernya untuk menjadi Vice Presiden tidak untuk kami itu akan bertentangan dengan keputusan kongres Agustus 2025," tegasnya.
Menurutnya, kewenangan mengusulkan nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan persetujuan empat partai politik pengusung pada Pilpres 2024.
Tantangan Fiskal dan Kriteria Kandidat Pendamping Prabowo
Dalam analisisnya sebagai pengamat politik dan pertahanan, Andi menilai Presiden Prabowo membutuhkan sosok pendamping maupun menteri ekonomi yang memiliki rekam jejak disiplin fiskal kuat untuk menghadapi tekanan anggaran menjelang Maret 2027.
Ia menyoroti tantangan berat akibat gejolak pasar keuangan global, melemahnya nilai tukar rupiah di kisaran Rp18.200 per dolar AS, serta kebutuhan pembiayaan negara dalam jumlah besar.
Menutup perbincangan di kanal YouTube Refly Harun Channel tersebut, Andi berharap seluruh gejolak politik nasional dapat diselesaikan melalui koridor konstitusi demi menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.
"Moga-moga masalah politik ini untuk saya bisa diselesaikan dengan politik konsolidasi demokrasi jadi saya tetap berharap bahwa solusi dari semua ini adalah Pemilu Demokratis 2029," pungkas Andi Widjajanto (*).
Editor: 91224 R-ID Elok