Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengulas dinamika pergeseran peta kekuatan politik nasional serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui perbincangan di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam diskusi bertajuk DAGING SEMUA! HAMPIR 2 JAM DENGAN ANDI WIDJAJANTO! X-SESKAB, X-GUBERNUR LEMHANAS! X-TIM JKW!! yang dipandu pakar hukum tata negara Refly Harun tersebut, Andi memaparkan analisis mendalam mengenai patahnya kesinambungan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa titik balik keretakan politik yang berujung pada polemik ijazah, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, hingga terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terjadi akibat terlambatnya konsolidasi di sektor keamanan sejak awal pemerintahan.
Andi membandingkan situasi tersebut dengan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2014, di mana penempatan figur tepercaya pada 17 posisi strategis di tubuh militer dan intelijen dituntaskan dalam kurun waktu sepuluh bulan pertama.
"nah kejadian di ee Polri ya itu menunjukkan bahwa pergantian rezim ini ternyata bisa memunculkan friksi-friksi politik kalau seandainya antara rezim yang lama dengan rezim yang baru kemudian yang seharusnya berkesinambungan terus tiba-tiba patah dan ini berubah dan titik patah utamanya adalah masalah ijazah i ya dibran dan akhirnya kasus penyadapan," ujar Andi dalam perbincangan tersebut.
Terkait dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang kini ditangani aparat penegak hukum, Andi meyakini bahwa praktik tersebut mustahil terjadi hanya mengandalkan kecanggihan teknologi tanpa adanya keterlibatan pihak internal yang ditanam di lingkaran pengamanan.
Menurutnya, keruntuhan tiga pilar penopang utama kekuatan politik lama yakni figur kunci, jejaring di dalam organisasi negara, serta dukungan logistik setelah penahanan Listyo Sigit membuat kejatuhan posisi politik Gibran berlangsung begitu cepat.
Mengenai bursa calon wakil presiden pengganti yang akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 Desember mendatang, Andi menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengajukan kader maupun masuk ke dalam pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan amanat mutlak Kongres Partai pada Agustus 2025 yang menempatkan partai berlambang banteng bermoncong putih itu di luar kabinet hingga Pemilu 2029.
"kami adalah pihak yang ketika dokumen itu muncul di depan kami kami meyakini itu asli ya dan tidak ada tidak ada juga negative thinking pada waktu itu," tutur Andi saat menjawab pertanyaan Refly Harun mengenai proses verifikasi berkas pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014 silam.
Andi mengakui bahwa sebagai sekretaris tim kampanye kala itu, dirinya memang melihat dan mengecek kelengkapan fisik dokumen persyaratan sebelum diserahkan kepada tiga partai pengusung, tanpa pernah terpikir untuk memeriksa keasliannya secara forensik karena yang bersangkutan sudah menjabat wali kota dan gubernur.
Ia juga menceritakan rasa terkejut kalangan pengamat dan diplomat internasional saat dirinya menghadiri konferensi keamanan di Moskow, Rusia, karena Indonesia sebagai negara anggota G20 mengalami guncangan politik hingga pengunduran diri wakil presiden akibat persoalan keabsahan ijazah setingkat sekolah menengah atas.
Menutup pandangannya di kanal YouTube Refly Harun Channel, Andi menilai bahwa sejarah politik Indonesia sejak 1945 membuktikan tidak pernah ada presiden yang berhasil menyiapkan putra mahkota penerusnya secara mulus, sehingga jalan keluar terbaik bagi bangsa adalah menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis pada 2029.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok