Repelita Jakarta - Gerakan moral sipil Aksi Kamisan kembali digelar secara konsisten di ruang publik sebagai wadah penyampaian aspirasi atas berbagai kasus ketidakadilan hukum.
Aksi unjuk rasa damai yang kini telah memasuki pertemuan ke-925 tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik terhadap penguasa.
ADVERTISEMENT
Pernyataan berskala nasional mengenai kondisi sosial politik dalam negeri ini disiarkan pada Kamis, 17 September 2026 melalui unggahan video oleh kanal YouTube BITV.
Agenda aksi jalanan kali ini diisi dengan penyampaian orasi ilmiah oleh seorang akademisi senior sekaligus praktisi kesehatan yang menyoroti meluasnya fenomena impunitas aparat.
Dr. Paulus Yanuar selaku pembicara utama dalam orasi tersebut menguraikan keprihatinannya atas penanganan kasus penindasan HAM yang dianggap tidak memenuhi asas rasa keadilan sosial.
Dirinya memberikan contoh nyata terkait penegakan hukum dalam kasus kekerasan fisik di Kabupaten Intan Jaya Papua yang hanya menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku militer.
Dampak dari lemahnya sistem supremasi hukum sipil ini dinilai memicu kesewenang-wenangan struktural yang terus merambat ke pengelolaan berbagai sektor program publik nasional.
"selamat sore Teman-teman sekalian hidup korban jangan diam jangan diam lawan lawan apa imunitas memang kita berkumpul pada hari Kamis ini ini adalah Khamisan yang ke-925 kita berkumpul antara lain melawan impunitas kita memperingati dengan sedih kita memperingati pembunuhan terhadap Pendeta Jeremias Sanambani di daerah bomba di Kabupaten Intan Jaya Papua jadi inilah kita harus menghargai kita harus tidak boleh impunitas karena kalau kita lihat apa yang terjadi pada pendeta Jeremia dia disiksa ditembak dan akhirnya meninggal dan setelah proses yang panjang akhirnya ada tiga orang TNI tiga orang militer yang diadili tapi walaupun terbukti melakukan pembunuhan tiga orang itu hanya dihukum 1 tahun penjara itulah bukti impunitas yaitu bahwa ada pihak-pihak yang kalau melakukan kesalahan tetap akan dilindungi itulah kita harus lawan imunitas mari kita bersama-sama memekikan lawan impunitas lawan lawan impunitas lawan," urai Dr. Paulus Yanuar.
Lebih lanjut, narasumber senior tersebut membongkar kekeliruan kerangka berpikir masyarakat yang selama ini cenderung merasa inferior dan takut terhadap dominasi kekuatan bersenjata.
Menurutnya, tata kelola instansi keamanan seharusnya berada penuh di bawah pengawasan serta kendali dari kekuasaan otoritas sipil yang demokratis.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan praktik korupsi anggaran skala besar di dalam struktur Badan Gizi Nasional atau BGN yang dipimpin oleh perwira tinggi kepolisian.
"karena apa keadaan sekarang sudah haram jadah kehancuran hampir sempurna karena itu harus kita lawan saudara-saudara sekalian untuk perlawanan bagi pada bagian akhir dari kuliah jalanan ini saya hanya menghaturkan kepada saudara 3P perlawanan yang terdiri atas 3P yang pertama adalah penyadaran jadi kegiatan semacam Khamisan sampai 925 kali ini adalah kegiatan penyadaran penyadaran untuk menjadi orang-orang yang kritis masa yang kritis terhadap ketidakberesan yang terjadi dan juga pengembangan diri p yang kedua adalah pengorganisasian nah mungkin inilah kita kalau mau melawan militer kita harus mampu mengorganisir diri karena mereka kelompok yang bersenjata dan terorganisir karena itu kita harus mengorganisir diri lebih mengorganisir diri walaupun aksi kahawisan sudah terjadi di banyak kota itu sudah berarti sudah terjadi pengorganisasian yang baik tapi kita harus tingkatkan pengorganisasian jadi penyadaran pengorganisasian dan yang ketiga apabila dua ini sudah jalan maka yang ketiga adalah perlawanan kita harus melakukan gerakan perlawanan," pungkas Dr. Paulus Yanuar di akhir orasinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
