Repelita Jakarta - Permintaan tegas dilayangkan oleh seorang politisi senior agar kepala negara tidak memberikan toleransi hukum sedikit pun kepada pihak-pihak yang terlibat skandal pengawasan siber ilegal.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @akbarfaizal68 pada hari Selasa tanggal 3 November 2026.
Langkah hukum yang sedang berjalan di jajaran kepolisian dinilai sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan aturan tanpa melihat latar belakang jabatan masa lalu.
Pernyataan dari tokoh publik itu menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan besar selama seseorang mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara.
Cuitan di media sosial tersebut menyampaikan kegelisahan mendalam mengenai dampak sosial serta kerugian moral yang harus ditanggung oleh masyarakat luas.
Akbar Faizal menyatakan, “Tak ada kejahatan yang sempurna. Membayangkan berapa kejahatan yang dilakukannya selama menjadi Kapolri. Berapa air mata yang tertumpah.”
Unggahan dari politisi senior tersebut secara langsung ditujukan untuk memotivasi pemerintah agar menjaga integritas sistem hukum siber nasional.
Tindakan penyusupan sinyal ilegal siber kepada pimpinan tertinggi negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan konstitusi.
Akbar Faizal menambahkan, “Dia tusuk Presiden dari belakang saat kehormatan berupa jabatan Bapak berikan kepadanya.”
Kritik tajam ini juga disertai dengan apresiasi terbuka terhadap kinerja kepemimpinan operasional penegak hukum bentukan baru di Mabes Polri.
Langkah cepat pembongkaran jaringan siber tanpa memandang hubungan senioritas dianggap sebagai awal kebangkitan kepercayaan publik kepada aparat keamanan.
Akbar Faizal menegaskan, “Tak mengapa mulai dari Nol lagi. Hari ini saya mulai percaya lagi Polri bisa menjaga kami.”
Pembersihan menyeluruh di struktur internal organisasi kepolisian dipandang sangat mendesak demi memutus rantai pengawasan rahasia non-prosedural di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
