Repelita Jakarta - Permasalahan ego sektoral di ruang lingkup pemerintahan Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan tajam dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia menilai keberadaan sekat-sekat pemisah yang membatasi ruang gerak antarkementerian serta lembaga negara menjadi pemicu utama mengapa proses koordinasi pembangunan nasional selama ini berjalan kurang optimal.
ADVERTISEMENT
Dalam pandangan pria yang akrab disapa AHY tersebut, masing-masing institusi pemerintahan terkadang memiliki kecenderungan untuk merasa paling krusial, sehingga memicu persaingan tidak sehat dalam memperebutkan alokasi anggaran negara.
“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” ujar AHY saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Mantan perwira militer ini kemudian menambahkan argumennya bahwa pola pikir sempit yang berbasis pada kepentingan sektoral semacam itu sudah selayaknya ditinggalkan dan tidak boleh terus dipertahankan dalam roda pemerintahan.
“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” sambung dia.
Pernyataan bernada kritik konstruktif tersebut dilontarkan oleh AHY di tengah momentum pembahasan tema Munas Ikastara ke-11 yang mengusung tajuk “Connect, Collaborate and Lead the Change”.
Menurut pandangannya, tema yang diangkat oleh pihak panitia sangat relevan dengan realitas dinamika kabinet saat ini yang memang sedang membutuhkan stimulus sinergi lintas sektor secara masif.
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga memberikan penekanan khusus bahwa aspek kolaborasi yang solid antarkementerian merupakan kunci utama agar seluruh program pembangunan nasional bisa dieksekusi secara efektif.
Dirinya menaruh harapan besar agar ke depannya seluruh lembaga pemerintah dapat memprioritaskan prinsip kerja sama kolektif ketimbang mementingkan ego sektoral demi tercapainya target pembangunan nasional yang selaras.
Ia menjabarkan lebih lanjut bahwa aspek koneksi dan kolaborasi memegang peranan vital agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas dapat bergerak beriringan menuju arah yang sama.
“Core-nya ya semangat kita di sini. Kolektif, solution, government, akademik, bisnis, media dan community. atau apapun bentuknya, yang jelas ada tiga hal itu dan saya setuju sekali,” ungkap AHY.
Dampak buruk dari bertahannya ego sektoral ini dinilai mampu mengakibatkan arah pembangunan menjadi tidak terintegrasi secara baik dan pada akhirnya berujung pada hasil kerja yang sama sekali tidak optimal.
Ia memberikan contoh riil mengenai adanya proyek pembangunan infrastruktur di masa lampau yang terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung akibat minimnya komunikasi antarinstansi terkait.
“Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Tidak hanya sampai di situ, ia juga memberikan simulasi lain di mana proyek pembangunan bandara berskala besar tidak akan pernah mencapai titik optimal apabila akses konektivitas jalan menuju lokasi tersebut masih sangat terbatas.
“Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya,” ujar AHY.
Sektor pariwisata pun tidak luput dari perhatiannya, di mana industri tersebut diyakini bakal sulit mengalami perkembangan pesat andai jalur aksesibilitas menuju destinasi wisata utama tidak dipersiapkan secara matang sejak awal.
“Membangun sektor pariwisata tapi tidak terjangkau menuju ke sana juga akan sulit untuk bisa sukses dan lain-lain,” ucap AHY.
Oleh sebab itu, ia kembali menekankan urgensi kolaborasi menyeluruh yang melibatkan kementerian, pemda, pakar akademisi, pelaku usaha, insan pers, hingga elemen komunitas dalam merumuskan sebuah kebijakan strategis.
Langkah sinergis ini dinilai sangat krusial agar pihak eksekutif mampu menyajikan kejelasan serta kepastian regulasi yang berkepastian hukum, khususnya dalam rangka menarik minat para investor asing maupun domestik.
“Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu,” tegas AHY.
Sebagai penutup paparannya, ia memberikan perbandingan konkret mengenai pentingnya jalinan koordinasi antarlembaga saat jajaran pemerintah bergerak cepat mengantisipasi potensi dampak buruk fenomena El Nino terhadap sektor ketahanan pangan.
Ia mengisahkan pengalamannya saat langsung menghubungi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mendapatkan rincian data akurat mengenai peta potensi ancaman bencana kekeringan di wilayah Indonesia.
Informasi meteorologi tersebut diakuinya sangat mendesak untuk menentukan peta jalan kebijakan pemerintah, mulai dari skema pengelolaan bendungan, tata kelola irigasi, hingga persiapan eksekusi operasi modifikasi cuaca di lapangan.
“Oleh karena itu, ketika mendengarkan mungkin hanya 5 menit, tapi saya catat, saya serap, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai referensi ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Infrastruktur harus membuat apa? Bendungannya harus diapain? Irigasi primer, sekunder, tersier harus bagaimana?” tutur AHY.
“OMC, Operasi Modifikasi Cuaca harus di-support seperti apa? Dan komunikasi kita ke gubernur, bupati, wali kota seperti apa? Itulah pentingnya connection,” pungkas dia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
