Repelita Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu buka suara mengenai dinamika diskusi lintas fraksi di parlemen terkait nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan Adian menanggapi kedatangan sejumlah perwakilan massa aksi unjuk rasa yang diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam pertemuan bersama wakil rakyat tersebut, kelompok demonstran mendesak parlemen untuk segera menggulirkan Hak Angket terkait usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Selain menyoroti polemik jabatan wakil presiden, massa aksi juga mendorong agar DPR mengusut tuntas perkara hukum mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang telah menyandang status tersangka dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan yang terekam dalam tayangan kanal YouTube MerdekaDotCom, Adian menjelaskan bahwa setiap pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung selalu berpijak pada produk undang-undang.
Ia menerangkan bahwa undang-undang merupakan produk hukum yang disusun dan disahkan oleh DPR bersama pemerintah, sehingga lembaga legislatif memiliki kepentingan moral maupun konstitusional untuk menjaga marwah aturan tersebut.
"Jadi ketika MK mengambil keputusan, menggunakan itu sebagai pertimbangan dalam keputusannya dan ketika MA mengambil keputusan semuanya didasarkan pada undang-undang," ujar Adian Napitupulu dalam keterangannya pada Selasa, 10 November 2026.
Lebih lanjut, aktivis reformasi tahun 1998 tersebut menyinggung peran vital kepastian hukum dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya berkisar antara satu koma delapan hingga dua koma dua persen.
Menurutnya, kepastian hukum di sebuah negara hanya dapat terwujud apabila lembaga pembuat undang-undang mampu memastikan setiap produk hukumnya dihormati, dijaga, dijalankan, dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Nah dari dua pertimbangan itu menurut gua memang DPR harus mengambil sikap terhadap apa yang sekarang menjadi masalah buat bangsa ini," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Adian juga mengungkapkan bahwa komunikasi politik secara informal dan pertemuan-pertemuan kecil antaranggota dewan dari berbagai fraksi saat ini tengah berlangsung secara intensif.
Diskusi tajam dan mendalam yang dilakukan oleh para legislator lintas fraksi tersebut secara khusus mengarah pada pembahasan mengenai penggunaan hak serta kewenangan konstitusional DPR dalam menyikapi polemik yang berkembang.
"Jadi sampai saat ini diskusi tajam dan mendalam lintas fraksi sedang berjalan secara informal, komunikasi juga sedang berjalan dalam pertemuan-pertemuan kecil kalau teman-teman juga mendiskusikan itu dan diskusinya mengarah ke arah bagaimana menggunakan hak-hak dan kewenangan DPR untuk menyikapi itu," pungkas Adian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
