Repelita Jakarta - Dinamika politik seputar gugatan keabsahan dokumen kelulusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi kini memasuki babak baru yang cukup menarik perhatian.
Sejumlah kalangan menilai posisi sang wakil presiden dalam menghadapi sengketa administrasi negara tersebut cenderung sunyi dari pengawalan kekuatan politik besar.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menguraikan analisis mendalam mengenai minimnya keterlibatan partai politik koalisi pemerintah dalam persoalan tersebut.
Melalui tayangan video di kanal YouTube KompasTV, ia menjelaskan fenomena renggangnya dukungan politik pasca-selesainya perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 lalu.
"memang harus diakui ada kesan bahwa Wapres Gibran terkait dengan gugatan terkait dengan validasi ijazahnya ini kan berjuang sendirian pada akhirnya dan kan kalau mau jujur sebenarnya yang suka pasang badan dan membela itu ya kawan-kawan PSI ataupun relawan-relawan Jokowi sepertinya partai-partai koalisi pendukung waktu 2024 yang lalu e pasti beranggapan ini bukan domain mereka lagi karena ini adalah sifatnya fosfaktum urusannya sudah selesai jadi karena yang digugat itu adalah keabsahan ijazah wakil presiden dan itu dianggap sebagai persoalan individu dan urusan pribadi dan tidak ada urusan-urusan yang terkait dengan urusan koisional pemerintah secara umum," kata Adi Prayitno dalam pemaparannya yang disiarkan pada September 2026.
Sikap pasif dari barisan partai koalisi disinyalir terjadi karena perkara ini dipandang murni sebagai persoalan personal bersangkutan.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya batas yang jelas antara kepentingan strategis gabungan partai politik dengan beban hukum seorang pejabat negara.
Dukungan politik yang tersisa kini hanya terkonsentrasi pada barisan sukarelawan serta kekuatan partai politik yang memiliki kedekatan historis sejak awal mula pergerakan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
