Breaking Posts

-->
6/trending/recent

Hot Widget

-->
Type Here to Get Search Results !

[HEBOH] Gajinya Super Fantastis Rangkap Tiga Jabatan Angga Raka Prabowo Picu Kritik Pelanggaran Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan

Repelita Jakarta - Lagi, Orang Dekat Presiden Langgar Konstitusi, Angga Raka Prabowo Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus, Gajinya Super Fantastis. Politisi Partai Gerindra yang dekat dengan lingkaran kekuasaan itu secara resmi memegang tiga posisi kunci yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Komisaris Utama PT Telkom Indonesia.

Penggabungan wewenang sebagai regulator, juru bicara pemerintah, dan pengawas BUMN di sektor yang sama ini memicu kritik tajam mengenai pelanggaran konstitusi dan tata kelola yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 secara eksplisit melarang praktik rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri.

Dari segi finansial, akumulasi penerimaan dari ketiga jabatan tersebut diperkirakan mencapai angka fantastis yang dapat menyentuh hampir satu miliar rupiah per bulan. Perhitungan ini didasarkan pada standar remunerasi untuk masing-masing posisi strategis di pemerintahan dan BUMN.

Feri Amsari, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa situasi ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang nyata. Abraham Samad, mantan ketua KPK, memberikan peringatan lebih keras dengan menyoroti potensi tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji dari jabatan rangkap.

Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch menyatakan setidaknya tiga prinsip Good Corporate Governance dilanggar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan yang paling fundamental adalah prinsip independensi. Pertanyaan tentang bagaimana seseorang dapat secara objektif mengatur, mengawasi, dan mengomunikasikan kebijakan di sektor yang sama masih menggantung tanpa jawaban memuaskan.

Latar belakang politik Angga Raka Prabowo yang panjang di Partai Gerindra, termasuk perannya sebagai sekretaris pribadi ketua umum partai dan direktur media kampanye pasangan vitorius Pilpres 2024, semakin menguatkan sorotan atas penunjukan ini. Praktik ini menguji komitmen pemerintahan terhadap prinsip checks and balances serta efisiensi yang sesungguhnya, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

-->

Below Post Ad

-->

Ads Bottom

-->
Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved