Walhi Sumbar Bongkar Rekomendasi Hutan: Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan atas Banjir Longsor

Repelita Padang - Perdebatan penyebab banjir serta tanah longsor di Sumatera Barat semakin memanas setelah Pemerintah Provinsi membantah tudingan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Respons resmi daerah tersebut dianggap sebagian masyarakat sebagai sikap defensif yang cenderung mengalihkan tanggung jawab ke otoritas pusat.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, menyatakan bahwa pengelolaan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dinilai sudah sesuai dengan pembagian wewenang yang ada.

Pihak provinsi menegaskan tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya atas degradasi hutan yang terjadi.

Pandangan ini justru memicu reaksi balik karena dianggap mengabaikan peran penting daerah dalam pengawasan ekosistem serta daerah aliran sungai.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat menilai bantahan tersebut sebagai upaya lepas tangan di tengah krisis ekologis yang semakin akut.

Direktur Eksekutif organisasi itu, Wengki Purwanto, menegaskan bahwa gubernur sebagai aktor negara tetap memiliki tanggung jawab atas kehancuran hutan dan peningkatan risiko bencana.

Alasan kewenangan pusat tidak dapat digunakan sebagai perlindungan dari kewajiban moral maupun politik.

Pemprov Sumatera Barat tercatat pernah memberikan rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan dalam skala besar.

Pada 2021, rekomendasi dikeluarkan untuk puluhan ribu hektare di Solok Selatan guna usaha hasil hutan kayu alam.

Wilayah tersebut mencakup area perhutanan sosial yang menjadi mata pencaharian masyarakat adat.

Rekomendasi serupa juga diberikan untuk kawasan Pulau Sipora di Kepulauan Mentawai yang secara ekologis sangat sensitif.

Kebijakan ini dinilai mempercepat degradasi lingkungan serta memperluas kerentanan terhadap bencana.

Ratusan ribu hektare hutan di Sumatera Barat telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit serta area pertambangan, baik yang legal maupun ilegal.

Akibatnya tidak hanya kerusakan ekosistem, tapi juga konflik sosial yang berkepanjangan serta hilangnya ruang hidup komunitas lokal.

Saat kerusakan lama belum tertangani, provinsi justru mengajukan ribuan hektare baru untuk kegiatan tambang di sejumlah kabupaten.

Pemprov Sumatera Barat tetap berpendirian bahwa tingkat deforestasi di wilayahnya relatif kecil.

Sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan fasilitas umum serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pandangan ini kembali dikecam karena dianggap meremehkan dampak akumulatif serta mengabaikan maraknya penambangan liar yang menghancurkan hutan dan sungai.

Di tengah saling tuding ini, masyarakat Sumatera Barat menjadi korban utama.

Bencana berulang menyebabkan penderitaan berkepanjangan sementara para pemangku kebijakan sibuk dengan perdebatan kewenangan.

Publik semakin mempertanyakan komitmen pemerintah daerah untuk mengakui tanggung jawab serta melakukan pemulihan nyata.

Tanpa perubahan kebijakan substantif, bencana serupa dikhawatirkan akan kembali terjadi dengan intensitas lebih tinggi.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga