Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia menangkap pendiri Collegium Humanum – Warsaw Management University terkait dugaan penerimaan suap untuk menerbitkan lebih dari seribu ijazah palsu.
Pendiri dan mantan rektor universitas, Pawe Czarnecki, ditahan dengan tuduhan 30 kejahatan, termasuk menerima suap senilai Rp4,1 miliar.
Skandal ini melibatkan sejumlah pejabat Polandia yang diwajibkan memiliki gelar tertentu untuk menempati posisi strategis.
Kasus ini menjadi sorotan di Indonesia setelah tayangan podcast Refly Harun pada 14 Oktober 2025, di mana mantan anggota KPU, Romo Stefanus Hendrianto, membandingkan persyaratan pendidikan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dan pejabat tinggi negara lainnya.
Ia menyoroti bahwa syarat menjadi Hakim MK harus bergelar Doktor (S3), sedangkan untuk Wakil Presiden hanya diperlukan ijazah SMA.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara gelar akademik dan kualitas kinerja seorang hakim konstitusi.
Romo Stefanus juga menyebut bahwa tidak semua hakim MK sebelumnya, seperti Anwar Usman, memiliki latar belakang Doktor di bidang hukum.
Merespons kasus di Polandia, Romo menekankan pentingnya verifikasi keaslian ijazah para pejabat publik, termasuk hakim MK, untuk memastikan kredibilitas dan kualitas pengambil kebijakan.
Ia menyebut bahwa Arsul Sani meraih gelar Doktor dari Collegium Humanum – Warsaw Management University Polandia pada tahun 2023.
Saat ini universitas tempat Arsul Sani memperoleh gelar sedang diselidiki KPK Polandia karena dugaan praktik jual beli ijazah oleh sejumlah petinggi kampus.
Romo menyerukan agar pihak berwenang di Indonesia segera menindaklanjuti informasi ini, mengingat Jabatan Hakim MK Arsul Sani sebagian besar didasarkan pada gelar doktor dari universitas tersebut.
Pernyataan ini memicu beragam tanggapan publik. Banyak netizen mendukung verifikasi keaslian ijazah semua pejabat publik, dari tingkat bawah hingga atas, untuk mencegah praktik pemalsuan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
