Repelita Jakarta – Polemik mengenai siapa yang benar-benar memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali muncul setelah Partai Demokrat menyoroti masalah tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kesiapan partainya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
AHY menegaskan bahwa partainya merupakan bagian penting dalam perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024.
Namun, meskipun Prabowo menjabat sebagai presiden, beberapa pengamat politik menilai bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat besar dalam pemerintahan saat ini.
Said Didu, seorang analis politik, berpendapat bahwa meskipun secara resmi Prabowo memimpin, Jokowi tetap berperan besar dalam menentukan arah kebijakan.
Said Didu juga menyoroti bahwa banyak anggota kabinet yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, baik melalui jalur partai maupun hubungan pribadi.
Lebih lanjut, Dandhy Laksono, sutradara film "Dirty Vote", menilai kebijakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Jokowi masih menjadi perhatian dalam pemerintahan saat ini.
Ia mengkritik program efisiensi anggaran yang disebut-sebut akan mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun, yang menurutnya lebih menguntungkan konglomerat dibanding rakyat kecil.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menanggapi dengan menyatakan bahwa Prabowo adalah pendukung kuat sistem demokrasi.
Qodari menjelaskan bahwa Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta berusaha menjaga prinsip-prinsip tersebut dalam pemerintahan.
Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, masyarakat berharap agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan transparansi dan fokus pada kepentingan rakyat.
Editor: 91224 R-ID Elok