TELAT! Rocky Gerung: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Setelah Loloskan Gibran dan Kaesang

Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari resmi dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Rocky Gerung keputusan ini menjadi sorotan setelah dituding terkait dugaan hubungan dengan persiapan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai gubernur.

Rocky Gerung yang dikenal sebagai pengamat politik mengomentari pemecatan tersebut.

Menurut Rocky Gerung pemecatan Masari terlambat mengingat kasus etik yang sebelumnya sudah menjadi perhatian DKPP.

"Keputusan ini menunjukkan tanda tanya besar terkait integritas KPU dalam menjalankan proses demokrasi," ujar Rocky Gerung yang dikutip dari youtube pribadinya.

Hasyim Asy'ari sebelumnya telah diberi peringatan keras terkait kasus-kasus tidak etis yang melibatkan dirinya.

Namun keputusan untuk mengakhiri masa jabatannya baru diambil setelah perubahan regulasi terkait usia calon gubernur, yang diyakini berkaitan dengan persiapan Gibran dan Kaesang.

Peristiwa ini juga mengungkapkan ketimpangan kekuasaan antara Hasyim Asy'ari dengan seorang bawahan perempuan yang dilaporkan terlibat dalam komunikasi yang mencurigakan.

"Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga publik dalam mengelola kekuasaan dan integritas," tambah Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga menyoroti perlunya transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara.

Rocky Gerung juga mengkritisi waktu pemecatan yang dianggap sangat terlambat.

"Jika memang ada pelanggaran etik yang serius, seharusnya tindakan tegas diambil sejak awal, bukan setelah tugas selesai dan misi dianggap tercapai," ujarnya.

Rocky Gerung menjelaskan spekulasi semakin berkembang di kalangan netizen yang menduga bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari ada hubungannya dengan perubahan aturan usia calon gubernur.

Aturan baru ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep putra Presiden Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan gubernur mendatang.

"Ini bukan sekadar soal aturan teknis, tapi soal integritas dan keadilan dalam proses politik. Jika aturan diubah demi kepentingan tertentu, ini sangat merugikan demokrasi kita," ungkap Rocky Gerung.

Rocky Gerung menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi.

"Masyarakat harus terus kritis dan aktif mengawasi proses demokrasi. Hanya dengan partisipasi aktif, kita bisa memastikan bahwa demokrasi kita berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi," tutupnya.

DKPP Harus Berani Jatuhi Sanksi Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari

Tindakan tak terpuji kerap dipertontonkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, ketika menjalani tugas sebagai pemimpin lembaga penyelenggara Pemilu. Salah satunya kasus dugaan asusila yang melibatkan anggota PPLN Den Haag, Belanda sebagai korban.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Siminta, mengatakan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan pelaksanaannya pada tahun 2024 memiliki catatan buruk.

"Kita mengalami penurunan pelembagaan atau kelembagaan pemilu secara keseluruhan," kata Kaka Suminta, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Menurutnya, tindakan amoral Hasyim Asy'ari sebagai penyelenggara pemilu seharusnya konsisten memperhatikan kode etik, sehingga persoalan pribadi tidak ditarik ke ranah yang politis.

"Ini juga merupakan ekses dari tarik menarik politik. Dan bahkan kita tahu kepala negara (atau) presiden sendiri ditarik-tarik ke ranah situ. Artinya ini buruk sebagai pemilu," ujarnya.

Dia menilai, DKPP sebagai lembaga yudikatif yang menyidangkan semua perkara yang melibatkan penyelenggara pemilu wajib menjatuhkan sanksi berat untuk Hasyim Asy'ari.

"Sesuatu yang buruk bagi bangsa ini tentu ada cara untuk melakukan semacam remedial. Nah, mungkin putusan DKPP ini sebagai remedial. Tapi saya tidak bisa mendahului ya, apakah dipecat dari (jabatan) ketua atau dari (jabatan) anggotanya," pungkasnya.***