Sekjen PDIP: Zuhairi Misrawi Masuk Struktur Partai tapi Berstatus Non Aktif

 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Zuhairi Misrawi yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia diangkat sebagai Ketua DPP partai. Namin, status Zuhairi bersifat non-aktif.

“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Prof Hamka Haq," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (5/7).

"Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” tambah dia.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan penambahan struktur jabatan merupakan keinginan Ketum Megawati Soekarnoputri. Tujuannya untuk memperkuat partai menghadapi tantangan ke depan.

"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan pilkada serentak, karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto. 

Menurut Hasto, penting bagi parpol untuk menghadirkan demokrasi berkualitas dengan memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia. 

Hasto juga tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," kata Hasto.

Dia juga menyampaikan PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Hasto menilai kemampuan Adian di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai.

Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum. Hasto menilai adanya suatu kecenderungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. 

"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," kata Hasto.

Hasto juga menilai Ketum Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," tandas Hasto Seperti dikutip dari kumparan

Struktur Kepengurusan DPP PDIP Terbaru
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

• Internal

Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Sitorus
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan
Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

• Pemerintahan

Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat: Yasonna Laoly
Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Talapessy
Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

• Kerakyatan

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono
Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip
Ketua Bidang Pariwisata: S.B. Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo Sura
Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: M.Y. Esti Wijayanti

• Kesekjenan

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

• Kebendaharaan

Bendahara Umum: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike