Jokowi Wariskan 6 Masalah ke Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti setidaknya terdapat 6 warisan masalah yang bakal dipikul Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menuturkan bahwa langkah Prabowo memimpin Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya dirinya harus memikul dan menyelesaikan persoalan yang tak kunjung terurai di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kita sudah menyelesaikan pemilu pada 14 Februari 2024 dan sudah terpilih Presiden baru. Namun ini masih menggendong persoalan lama,” kata Esther dalam agenda Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Esther merinci, persoalan pertama adalah masalah klasik mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih dalam tren menurun. Alhasil, kini pemerintah masih mengandalkan konsumsi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Padahal, Esther menjelaskan bahwa banyak mesin pertumbuhan ekonomi lainnya yang perlu dipacu. Beberapa diantaranya yakni kinerja investasi, ekspor, hingga pajak. Di mana, instrumen tersebut hingga kini masih tidak efektif menggenjot laju pertumbuhan ekonomi RI.

Kedua, Prabowo harus menghadapi tren daya beli Masyarakat yang terus menurun. Terlebih, Prabowo mencanangkan rasio pajak bakal naik hingga 23%. Hal itu dikhawatirkan bakal terus menggerus daya beli masyarakat.

“Ketiga persoalan adanya kebijakan moneter yang ketat, ini kondisi ekonomi baik fiskal maupun moneter ini masih relatif ketat. Ditandai dengan tingkat suku bunga yang terus menerus naik,” ujarnya.

Keempat, stabilitas rupiah yang tak terjaga. Hal itu dibuktikan dengan melemahnya rupiah hingga sempat menyentuh level Rp16.400 pada awal pekan ini. Hal itu dinilai sebagai alarm bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan betul kebijakan moneter pada masa kepemimpinannya ke depan.

“Kelima adalah turunan fleksibilitas fiskal pasti, karena tax ratio kita relatif 8%-10%, kemudian rasio utang 38%, kemudian nanti ada kebijakan PPN naik dari 11% menjadi 12%, sehingga ruang fiskal kita relatif lebih sempit,” tambahnya.

Selain itu, Esther juga menyoroti persoalan mengenai nasib performa industri manufaktur yang terus mengalami penurunan. Terlebih industri manufaktur yang banyak menggunakan bahan baku impor.

Apabila Prabowo tak mampu menjaga stabilitas rupiah di masa kepemimpinannya, maka badai masalah pada industri manufaktur tak akan terelakkan hingga menyebabkan suasana ketidakpastian berusaha.

Terakhir, Prabowo juga diharapkan mampu mengurai kemelut fungsi intermediasi industri keuangan yang hingga saat ini dinilai belum optimal. Di samping itu, margin bunga bersih yang diraup industri keuangan juga dinilai masih dalam level yang tinggi. Apabila tak teratasi, hal itu dikhawatirkan dapat menggerus daya beli nasional.

“Apalagi ini dengan adanya kebijakan tingkat suku bunga tinggi, nilai tukar sangat volatile ini jadi beban yang harus diurai pada pemerintahan Presiden terpilih,” pungaksnya.