Jelang akhir masa jabatan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian disorot.
Manuver yang dilakukan Jokowi membuat sebagian masyarakat geram.
Terakhir, manuver cantik Jokowi membuahkan hasil, membawa sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI termuda dalam sejarah Indonesia.
Atas realita politik tersebut, sejumlah tokoh menggelar aksi demo bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Tampak, pakar hukum tata negara Refly Harun ikut menghadiri aksi demonstrasi itu.
Refly Harun menyebutkan bahwa kecurangan dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.
"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cawe-cwe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun saat ditemui di lokasi demonstrasi.
Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis dan masif.
"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.
Atas hal itu ia menilai, pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.
"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.
Ia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR.
"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu justru membandingkan rezim orde baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden.
Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah.
“Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi dari pada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini,” kata Said Didu dalam orasinya di depan Gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa.
“Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka (Rakyat) sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam,” tegasnya.
Said Didu dalam orasinya berharap lewat Hak Angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini.
“Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik dari pada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan,” ujarnya.
