Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamaluddin Ritonga mengatakan lonjakan suara sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang signifikan mengejutkan semua pihak.
Padahal, berdasar hasil survei yang dilakukan banyak lembaga, PSI diprediksi tidak masuk ke Senayan.
Diketahui, perolehan suara sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) naik signifikan pada Jumat 1 Maret 2024, pada pukul 22.00 WIB, suara PSI tembus 3,09 persen atau 2.363.960 suara.
"Kenaikan itu mengejutkan karena hasil quick count dari semua lembaga survei menempatkan suara PSI kurang dari 3 persen. Karena itu, semua lembaga memprediksi PSI tidak masuk Senayan," kata Jamaluddin dalam keterangannya dikutip Minggu (3/3/2024).
Menurut Jamaluddin, ada kabar operasi senyap dilakukan untuk meloloskan partai tertentu. Kecurigaan tersebut, harus segera ditelusuri.
"Selain itu, rumor adanya operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan juga patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut," kata Jamaluddin.
Jamaluddin mengatakan bahwa kenaikan suara PSI terbilang cukup signifikan hanya dalam waktu beberapa jam saja.
Hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran adanya penggelembungan suara.
"Kenaikan itu juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam dua jam suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Hal ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat," tuturnya.
Karena itu, Mantan Dekan FIKOM IÌSIP Jakarta meminta Bawaslu dan KPU untuk dapat mendeteksi adanya penggelembungan suara ataupun operasi senyap.
"Sebab, kalau ada operasi senyap, hal itu sangat mencederai demokrasi. Mereka sudah menghianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak," katanya.
Selain itu, kata Jamaluddin, jika Bawaslu dan KPU tidak mengatasi hal tersebut maka masyarakat bisa menilai kedua lembaga tersebut gagal dalam melaksanakan tugasnya.
"Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil Pileg dan Pilpres. Karena itu, KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja," ungkapnya.
