Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud menilai banyak kecurangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Utamanya dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau yang dikenal sebagai Sirekap yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tonton hasil quick count real time di CNBC Indonesia TV atau klik laman khusus pemilu CNBC Indonesia untuk memantau pergerakan angkanya.
"Sirekap itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilu itu sendiri. Kalau ini dibiarkan ini akan semakin merusak integritas pemilu," ujar Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Menurut dia, penggunaan Sirekap cenderung menguntungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, Sirekap dinilai merugikan Ganjar-Mahfud.
"Ini yang paling banyak kita temukan. Ini sangat tidak sehat, tidak fair, dan mengancam pemilu yang adil," kata Todung.
Dalam konteks ini, dia mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sudah melaporkan keluhan ini kepada KPU dan Bawaslu.
Spesifik mereka meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal tersebut.
"Supaya kita tidak dicurangi, supaya publik tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai pengawas punya kewajiban untuk investigasi dan memeriksa apakah ada kecurangan dalam pemakaian Sirekap," ujar Todung.
"Kami menganggap ini sangat serius karena merusak integritas pemilu walaupun kami tahu yang mengikat yang official penghitungan manual yang dilakukan KPU akan memakan waktu," lanjutnya.
TPN Ganjar-Mahfud: Sistem Perhitungan di KPU Ngaco!
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo & Mahfud MD menilai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 rawan kecurangan. Proses penghitungan harus berjalan transparan, bisa dipantau oleh semua pihak.
"Kita ingin Pemilu yang transparan sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan rekayasa, pemalsuan bisa di-crosscheck oleh semua stakeholder," ungkap Karaniya Dharmasaputra, Deputi Kanal Media TPN dalam konferensi pers, Jumat (16/2/2024)
Karaniya menilai sistem yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima kritikan beberapa waktu terakhir. Mulai dari sistem yang tidak transparan hingga salah memasukkan data.
"Kita tidak ingin bahwa KPU mengumumkan level agregat tanpa kita memeriksa mikro. Saya kira ini jadi desakan terpenting dari TPN Ganjar-Mahfud karena itu sangat menentukan legitimasi Pemilu ke depan," ujarnya.
"Kedua, kami memang melihat ada kejanggalan yang harusnya tidak terjadi apalagi di level negara. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh masyarakat adalah bagaimana teknologi yang digunakan sirekap. Ada dua yang digunakan, satu adalah OCR dan OMR," papar Karaniya.
Menurut Karaniya, kedua hal tersebut bukan teknologi baru. Beberapa perusahaan termasuk perbankan sudah menerapkan teknologi tersebut tapi penggunaannya tidak sekacau KPU.
"Kami dari pelaku tech sangat terheran-heran. Pemanfaatan teknologi ini bisa sedemikian ngaco, bisa error-nya luar biasa tinggi. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang harus kita telusuri ke depan dengan sangat serius," terangnya.
"Apalagi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari KPU bahwa ada kesalahan sirekap 230 lebih yang persentasenya tidak kecil," tegas Karaniya.
