Wakil Rektor Universits Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Mundakir angkat suara, terkait petisi yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi seperti UGM,UII, UI, Universitas Andalas dan sejumlah kampus lain. Dia menilai bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari ekspresi akademik.
Mundakir mengatakan, kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan lain-lain sesungguhnya merupakan esensi kemanusiaan. Namun di tengah tahun politik seperti ini semuanya harus lebih berhati-hati, karena bisa jadi hal tersebut disusupi kepentingan politik praktis.
“Kepedulian atas kondisi aktual masyarakat tentu menjadi tanggungjawab semua kampus. Tetapi tentu harus berhati-hati dan paham situasi. Di tengah kontestasi yang makin kencang.
Aksi-aksi tersebut jelas dimanfaatkan dan berpotensi menguntungkan salah satu kontestan. Kalau sudah begitu. Tentu itu harus menjadi perhatian," kata Mundakir, Sabtu (3/2).
Dia menambahkan, kampus memang sudah selayaknya mengisi ruang publik dengan wacana-wacana kritis yang konstruktif. Kampus harus terus menjaga ruang keseimbangan di ranah publik.
“Di tahun politik seperti hari ini perguruan tinggi perlu terus menjaga keseimbangan antara memberikan ruang untuk berpendapat dan menjaga lingkungan belajar yang inklusif serta objektif,” imbuhnya.
Menurutnya, di tengah tahun politik seperti ini, hal tersebut menjadi problematis karena sangat mungkin dimaknai politis karena menguntungkan salah satu calon. Posisi perguruan tinggi harus bisa menjaga netralitas di tahun politik apalagi jelang pemilihan umum (Pemilu).
"Netralitas kampus dalam pemilu sangat penting, agar roh kampus sebagai tempat berseminya ilmu pengetahuan dan pembentukan ilmuwan berkarakter akan terus terjaga. Warga sivitas di kampus memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas politik," jelasnya.
Mundakir menyatakan, seluruh warga sivitas di kampus harus memahami arti dan pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu 2024. Karena, mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.
"Langkah ini penting untuk memastikan Pemilu yang tinggal menghitung hari ini bisa berlangsung damai dan demokratis," pungkasnya.
Diketahui, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.
Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:
Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
