Pertemuan satu jam antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu (18/2) memunculkan banyak spekulasi. Termasuk bakal kembali merapatnya Nasdem setelah berbeda gerbong pada kontestasi Pilpres 2024.
Namun, Jokowi menyebut itu sebagai pertemuan politik biasa. Karena itu, tidak menjadi penting siapa yang menginisiasi. ”Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” tegasnya kemarin (19/2).
Jokowi enggan menanggapi beragam spekulasi soal kedatangan Paloh tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa pertemuan pada Minggu petang itu baru awal. ”Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai,” kata Jokowi. ”Urusan politik itu urusan partai,” imbuhnya.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang satu barisan dengan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghargai langkah politik Surya Paloh sebagai kewenangan otonom partai. ”Kami menghormati setiap langkah partai politik lain dalam membangun komunikasi politik,” kata Juru Bicara PKS M. Kholid.
PKS tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. PKS, jelas Kholid, ingin fokus mengawal suara pemilu. ”Jika ada kekurangan dan kecurangan, ya harus dikoreksi dan diluruskan,” tuturnya.
Mengenai sikap PKS setelah penetapan hasil pemilu nanti, Kholid menegaskan bahwa partainya bakal berpijak pada keputusan musyawarah majelis syura, lembaga tertinggi dalam struktur PKS. Musyawarah rencananya dilakukan setelah semua proses penghitungan suara secara resmi di KPU selesai.
Di sisi lain, Nasdem menyebutkan bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi hanya makan malam biasa. ”Kehadiran Ketum Nasdem Pak Surya Paloh adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” ujar Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim.
Terpisah, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh di tengah proses rekapitulasi suara pemilu. Apalagi, selama pemilu berlangsung, menurut Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto, diduga banyak terjadi kecurangan. Konsolidasi seperti pertemuan Jokowi-Paloh justru memunculkan tanda tanya.
”Itu semua harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar,” katanya di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, kemarin.
Soal rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri yang akan dijembatani Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sekjen PDIP itu menegaskan bahwa pihaknya masih fokus menyelesaikan masalah kecurangan pemilu dan belum memikirkan masalah tersebut.
”Buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi,” tegasnya. Untuk itu, kata Hasto, tidak perlu ada upaya konsolidasi sebelum proses pemilu selesai.
