Masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kabinet Jokowi dinilai sejumlah kalangan sebagai sesuatu yang janggal.
Pasalnya, selama hampir 10 tahun Partai Demokrat yang dipimpin AHY merupakan partai oposisi dan rutin mengkritik pedas pemerintahan Jokowi. AHY pun disebut-sebut sebagai tokoh dari parpol oposisi tapi masuk kabinet tanpa berkeringat.
Salah satu yang membahasnya adalah pegiat media sosial Denny Siregar. Dia meretweet pernyataan rekannya @narkosum yang menyinggung pernyataan AHY pada September 2022 lalu. Di mana saat itu AHY mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
"Alhamdulillah, sekarang Indonesia sudah baik-baik saja. Sejak mas AHY jadi menteri tadi siang," tulis narkosum.
"Kalo dikasih jabatan, tentu baik baik saja donggg.. 😄😄," cuap Denny Siregar dikutip dari akun twitternya, Rabu (21/2/2024).
Pernyataan tak kalah tajam juga muncul dari sejumlah warganet. Mereka juga mengungkit sejumlah pernyataan SBY yang dulu tegas dan kritis terhadap Jokowi kini berubah total.
"AHY Jadi menterinya Jokowi. Ironi SBY, Seorang Demokrat Jadi Pendukung Politik Dinasti!," tulis akun @herculep638.
"Bapak-bapak penghamba politik dinasti, mereka bukan negarawan dan sangat memalukan !," balas warganet.
"O ternyata partai demokrat ngga kuat jadi oposisi, tergiur kekuasaan sesaat…
Emank ini tujuannya yah. Bye bye demokrat, kalian semua di mata saya jatuh harga dirinya. Kalian ngga jauh beda dengan PSI.," celoteh lainnya.
Sementara itu, dilansir dari Bisnis.com, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus merasa tidak ada yang perlu dihebohkan ihwal wacana berkoalisi dengan Partai Demokrat di pemerintahan untuk pertama kali dalam sejarah.
PDIP dengan Demokrat kemungkinan besar akan berada dalam satu kubu usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri agraria dan tata ruang (ATR) pada Rabu (21/2/2024) besok.
Meski demikian, Deddy menekankan presiden punya hak prerogatif untuk menarik partai manapun ke dalam pemerintahan. Pihaknya tidak akan mempersoalkannya meski PDIP dan Demokrat tidak pernah bersatu sebelumnya.
"Soal Demokrat ada di satu kubu, saya kira tidak masalah karena kewenangan itu ada pada presiden. Kami tentu tidak bisa mencampuri presiden mau menunjuk siapa atau mengajak partai mana," ujar Deddy, Selasa (20/2/2024).
