Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN dinilai sebagai hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang didukung oleh Prabowo Subianto, pemenang hitung cepat Pilpres 2024.
Pengamat politik, Dr. M. Iqbal, dikutip dari ANTARA menyatakan bahwa hadiah ini mungkin bertujuan untuk memperkuat Partai Demokrat dalam menghadapi rencana hak angket Pemilu 2024 dari kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN.
"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Iqbal menjelaskan bahwa meskipun Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran di parlemen, mereka masih kalah suara dibandingkan dengan kubu 01 dan 03 yang solid.
Selain itu, pemberian kursi menteri ini juga dianggap sebagai pesan politik dari Jokowi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat sebagai tanggapan terhadap kritik mereka terhadap pemerintahan terkait kasus Pulau Rempang.
Menurut Iqbal, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat ke dalam kabinet Jokowi menunjukkan pragmatisme yang menang atas idealisme politik, setelah hampir 9 tahun sebagai partai oposisi.
Dalam konteks ini, tugas berat AHY sebagai Menteri ATR/BPN melibatkan penyelesaian konflik agraria di tanah Rempang, yang meningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 241 kasus pada 2023.
Iqbal menekankan bahwa Partai Demokrat sebelumnya bersama PKS menolak pengesahan UU Cipta Kerja, tetapi sekarang, Menteri ATR/BPN memiliki keterkaitan erat dengan pengadaan tanah yang diperlukan untuk proyek strategi nasional (PSN) yang diatur oleh UU tersebut.
Iqbal berpendapat bahwa menjadi partai oposisi ternyata tidak mudah, dan Partai Demokrat telah terbukti tidak kuat.
Iqbal menyatakan bahwa AHY akan menghadapi ujian berat, terutama dalam menangani konflik agraria, dan harus menghadapi situasi psikologis yang sulit selama delapan bulan ke depan hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. (*)
