Anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony mengkritik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono soal progres pembangunan di IKN Nusantara.
Riswan Tony mempertanyakan 256 ribu hektare di IKN yang tak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan.
"Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasanya kalau sudah otorita Pak, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II," kata Riswan dalam RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/4/2023).
Riswan menyinggung kantor Otorita IKN yang belum ada di sana. Ia menyebut semestinya Kepala IKN berbicara spesifik tak mengawang.
"Jadi 256 ribu ini justru cuma master plan Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan yang lain-lain mengikuti. Kita tidak bisa paksakan apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin Pak," ungkapnya.
Ia menyampaikan jika pembangunan kota administratif penting dilakukan di IKN. Ia meminta Kepala OIKN, Bambang Susantono, tak beranggapan keseluruhan DKI Jakarta pindah ke IKN.
"Tapi kota administratif terhadap Ibu Kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh Pak, ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif. Atau kita contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratif itu ada di Den Haag. Tapi Ibu Kota kan tetap Amsterdam," tutur Ridwan.
"Jadi pikiran-pikiran seperti ini Pak, jangan kita bayangkan Jakarta mau pindah ke sana. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya Tapi fokus kepada infrastruktur, misalnya kita Istana. Istana lalu dibuat jalan, untuk menuju ke sana apa? Jalan tol. Jalan tol prioritas, ada bandara, prioritas," sambungnya.
Legislator Golkar ini lantas menyinggung 1 tahun IKN tak ada progres. Ia meminta jajaran Otorita IKN tak berpikir luas, tapi yang dibutuhkan untuk publik.
"Jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres Pak. Padahal kalau kita bangun Istana jadi Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi, lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja. Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana," imbuhnya.
Pelepasan 36 Ribu Ha Lahan di IKN
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya menjelaskan progres pertanahan dan tata ruang kepada Komisi II DPR RI.
Bambang mengatakan dibutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN.
"Dari 256 ribu hektare itu seperti kita ketahui bersama, 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi banyak bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutan kembali," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat.
Bambang menyebut untuk pembangunan inti hanya menggunakan 25% dari 256 hektare lahan tadi. Ia berharap dengan pembangunan IKN tak ada lagi istilah Jawa sentris.
"Dan yang kita bangun hanya 25% dari seluruh area 256 ribu hektare, dan di dalam 256 hektare itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan. Dari Jawa sentris diharapkan 2045 jadi Indonesia sentris, IKN jadi salah satu untuk wujudkan itu," tuturnya.
Bambang mengatakan ada dua cara untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan, yakni dengan pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.
Ia menyebut untuk saat ini ada 36.150,03 hektare hutan yang akan dibebaskan. Prosesnya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Mekanisme yang kita lakukan, saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 ha ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya," kata Bambang.
