Repelita [Jakarta] - Mantan MenPAN-RB Prof Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berlaku secara penuh hingga 2029 sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tanggapan tersebut disampaikan Yuddy guna merespons wacana spekulatif mengenai percepatan pergantian kekuasaan yang sempat dilontarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
ADVERTISEMENT
Dalam forum diskusi Dialektika Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ia menilai narasi pergeseran kepemimpinan sebelum waktunya sekadar bentuk agitasi politik berbasis insting tanpa pijakan fakta hukum.
“Saya berbeda pandang dengan Pak Budi Arie. Saya melihatnya dalam skenario konstitusional. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, menang de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Karena itu, jabatannya berlaku penuh sampai 2029,” tegas Prof. Yuddy Chrisnandi dikutip Jumat (28/8/2026).
Yuddy turut menyoroti etika manuver politik Budi Arie yang melempar wacana sensitif tersebut tepat di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Kendati tidak melanggar aturan hukum, tindakan tersebut dipandangnya kurang patut dari sudut pandang kepantasan serta moralitas panggung politik nasional.
“Secara hukum tidak ada yang salah, itu hak berpendapat. Namun secara etika, menurut saya tidak pantas dilakukan oleh seorang aktor politik yang pernah duduk di pemerintahan, apalagi disampaikan di samping sosok yang sangat dihormati seperti Pak Jokowi,” ujar Mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Ia pun mencermati dampak psikologi komunikasi publik atas kehadiran Jokowi di lokasi acara saat isu tersebut diembuskan.
Yuddy berpendapat kehadiran mantan presiden dapat dipersepsikan sebagai persetujuan tersirat jika tidak ada klarifikasi secara terbuka dari pihak yang bersangkutan.
“Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ. Atau kalaupun tidak setuju, cukup katakan bahwa apa yang disampaikan Budi Arie tidak mewakili pemikirannya,” tambah Yuddy.
Menanggapi isu dominasi pengaruh politik luar pemerintahan, akademisi Universitas Nasional ini mengumpamakan kekuasaan layaknya durasi energi pada baterai.
Legitimasi formal serta kendali penuh atas jalannya roda pemerintahan saat ini berada di tangan kepala negara yang sedang menjabat secara sah.
“Presiden Jokowi itu seperti baterai yang durasinya sudah habis karena masa jabatannya selesai. Sementara Presiden Prabowo kekuasaannya sedang kuat-kuatnya untuk lima tahun ke depan. Sumber daya kekuasaan formal ada di tangan Pak Prabowo,” jelas Akademisi Universitas Nasional ini.
Guna membendung perdebatan publik, Yuddy memberikan dorongan agar jajaran pemerintahan saat ini bertindak lugas dan menunjukkan kepemimpinan tunggal yang solid.
Langkah tegas dinilainya amat krusial untuk menghapus stigma maupun kesan dualisme kepemimpinan di tingkat pusat.
“Presiden Prabowo dan timnya tidak perlu ragu dengan narasi yang kuat bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi politik di publik,” terangnya.
Sebagai penutup, Yuddy menyampaikan dua poin strategis sebagai landasan utama dalam menjaga kepercayaan serta stabilitas publik di masa mendatang.
Pemberantasan tindak pidana korupsi secara konsisten serta penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan sederhana dinilainya sebagai kunci utama penyelesaian spekulasi politik.
“Kunci kepercayaan rakyat ada pada action nyata. Jika tata kelola pemerintahan diperbaiki dan pemberantasan korupsi ditegaskan, spekulasi-spekulasi politik di luar skenario konstitusi akan hilang dengan sendirinya,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
