Repelita Jakarta - Percakapan panjang Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam sebuah podcast pada Kamis (16/4/2026) membuka sisi lain dari dinamika internal Nahdlatul Ulama yang selama ini jarang disampaikan ke publik, mulai dari posisi NU di tengah politik nasional hingga keputusan pribadi yang menyentuh ranah keluarga.
Yahya menegaskan bahwa arah berpikir NU tidak bisa lagi didasarkan pada kepentingan organisasi semata, karena ia mengaku pernah memiliki pandangan bahwa jika NU kuat maka Indonesia otomatis akan ikut kuat.
ADVERTISEMENT
Namun pandangan itu berubah setelah mendapat koreksi langsung dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengajarkan bahwa justru Indonesia yang harus diurus terlebih dahulu.
"Dulu saya pikir NU-nya diurus dulu, kalau NU beres, Indonesia selesai. Tapi saya kemudian dikoreksi oleh Gus Dur. Justru Indonesia dulu. Kalau Indonesia terurus, NU pasti dapat, Islam juga dapat," ungkap Yahya dalam podcast tersebut.
Dari titik itu, ia menyimpulkan bahwa idealisme NU sejatinya berangkat dari kepentingan kebangsaan yang lebih luas, bukan sekadar ego organisasi.
Menurutnya, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan bagian dari realitas sosial Indonesia yang harus menempatkan dirinya dalam konteks yang lebih besar.
Ia juga menyoroti perubahan besar dalam tubuh NU selama dua dekade terakhir, di mana berdasarkan hasil survei, afiliasi masyarakat terhadap NU meningkat tajam hingga lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun.
Namun, pertumbuhan yang pesat itu justru menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengurus dan warga NU.
Di tengah besarnya pengaruh tersebut, Yahya justru mendorong agar NU tidak larut dalam pusaran politik praktis karena ia menilai peran politik seharusnya dijalankan oleh partai dan lembaga politik, bukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti NU.
"Tanya partai dulu dong. Masa urusan politik malah ditanya ke NU. Itu domainnya partai," katanya tegas.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika NU terlalu jauh mengambil peran politik, justru bisa berdampak negatif bagi sistem demokrasi secara keseluruhan.
Menurutnya, partai politik harus diperkuat, bukan digantikan fungsinya oleh organisasi kemasyarakatan seperti NU.
Dalam konteks internal organisasi, Yahya mengakui bahwa selama ini tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengukur sejauh mana tokoh-tokoh NU yang berada di kekuasaan benar-benar memberi manfaat bagi organisasi atau warganya.
Hal ini menjadi salah satu alasan utama ia mendorong transformasi di tubuh NU sejak terpilih sebagai ketua umum.
Ia membawa agenda perubahan yang mencakup penataan organisasi, penegasan posisi NU di kompetisi politik luar, serta penguatan peran organisasi di kancah internasional.
Salah satu langkah konkret yang mulai diterapkan adalah larangan bagi pengurus NU untuk merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik.
“Organisasi Fungsionaris tidak boleh merangkap fungsionaris partai,” tegas Yahya tentang kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga jarak organisasi dari kepentingan politik praktis.
Di sisi lain, Yahya juga menyinggung keputusan pribadinya untuk tidak terlibat dalam urusan politik yang menyangkut keluarganya sendiri, termasuk adik kandungnya.
“Saya tidak boleh mengambil risiko cideranya NU dengan cara melibatkan diri dalam urusan adik saya,” ujarnya.
Menurutnya, menjaga independensi NU jauh lebih penting dibandingkan kepentingan jangka pendek, baik yang berkaitan dengan hubungan politik maupun kedekatan pribadi.
Yahya menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa NU tidak boleh menjadi alat untuk mencapai kekuasaan atau fasilitas politik dari penguasa.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya milik satu kelompok atau organisasi, sehingga NU harus bisa membesarkan organisasi tanpa mengincar pemanjaan oleh kekuasaan.
“NU boleh membesarkan organisasi, tapi tidak boleh mengincar pemanjaan oleh kekuasaan. Indonesia ini bukan hanya NU,” katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
