[VIRAL] Sistem Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Menuai Kritik Publik Karena Dinilai Mirip Biaya Sewa Pihak Ketiga

Repelita Jakarta - Gelombang polemik serta keluhan terkait sistem penarikan pungutan wajib bagi para pemilik kendaraan bermotor tengah menjadi perbincangan hangat publik.

Persoalan mengenai efektivitas serta esensi kebijakan pungutan negara tersebut diunggah oleh akun @chandandrians15 pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Melalui narasi yang dibagikan, pemilik akun mempertanyakan kejelasan peruntukan dana dari kewajiban pembayaran yang disetorkan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Unggahan kritis tersebut mempertanyakan, "Nah ini yang selalu gua pikirin akhir-akhir ini soal pajak kendaraan, pajak itu untuk pajak jalan apa untuk pajak kepemilikan, kalau pajak jalan kenapa ketika jalan rusak tidak langsung di perbaiki, kalau pajak kepemilikan kenapa bayarnya harus setahun sekali dan 5tahun sekali ganti plat nomor, kenapa pajaknya gk sekalian aja 5tahun sekali, sekaligus ganti plat nomornya, kalau setahun sekali bukan pajak tapi nyewa kendaraan padahal kendaraan itu kita juga yang beli."

Pernyataan terbuka itu langsung memantik respon serta usulan reformasi dokumen administrasi kendaraan dari kalangan pengguna internet lainnya.

Warganet melalui akun @jepretkoe menjabarkan dukungannya terhadap wacana efisiensi masa berlaku dokumen izin mengemudi dan tanda bukti kendaraan bermotor.

Dia menuliskan poin pendapat, "1. SIM selamanya = setuju, tetapi setiap pelanggaran akan mengurangi point dan jika point habis harus mengurus sim dr awal setelah masa suspend 2. STNK & BPKB = setuju, selama masih milik kita ga ada namanya mutasi atau perpanjangan sampai mobil kita jual. Pajak tahunan masih ok lah untuk dibayarkan 3. Plat nomer = setuju tanpa syarat. Di negara manapun saya belum lihat ada plat nomer yg harus diganti 5 tahun sekali"

Meskipun mendapat masukan dari warganet lain, argumen awal mengenai keberatan pembayaran tahunan terpantau tetap dipertahankan.

Akun @chandandrians15 kembali membalas dengan menegaskan ketidaksetujuannya jika kewajiban finansial dibebankan secara periodik setiap dua belas bulan.

Dia menyampaikan alasan pembanding berupa analogi sistem kontrak sewa dengan menuliskan tanggapan otentik secara lengkap di kolom komentar.

Isi tanggapan tersebut berbunyi, "Poin ke2 justru saya tidak setuju kalau pajak kendaraan harus tahunan, alasannya karena saya merasa bayar pajak setahun sekali itu seolah kita ini bayar untuk sewa kendaraan yang kita pakai dan kita beli, lebih baik udah saja bayar pajak sekalian 5tahun sekali, sekalian pergantian plat nomor atau istilahnya pemutihan, karena kalau bayar pajak kendaraan untuk jalan seharusnya jalan rusak dan ada laporan jalan rusak langsung perbaiki nah itu baru pajak jalan, kalau sekarang seperti sewa kendaraan."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads