[VIRAL] Sherly Tjoanda Tegaskan Akurasi Data Desil, Warga Miskin Jangan Dicoret dari Penerima Bansos

Repelita Jakarta - Rekaman video yang menampilkan pimpinan tertinggi pemerintahan daerah maluku utara saat memberikan penekanan tegas mengenai ketepatan data kelompok sasaran bantuan sosial mendadak menuai atensi publik di jagat maya pada tanggal 1 september 2026.

Momen tersebut disebarluaskan oleh pemilik akun @rumahtanggahebat yang menyoroti instruksi keras gubernur agar warga prasejahtera tidak terhapus dari daftar penerima hanya akibat pergeseran kategori pendataan.

"Beredar video di medsos yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, lagi negasin pentingnya akurasi data desil buat penerima bansos. Beliau ngingetin keras supaya warga yang emang miskin jangan sampai dicoret dari daftar cuma gara-gara urusan perubahan desil. Soalnya, kalau bantuan mereka sampai disetop, itu malah bakal nimbulin masalah baru buat yang bener-bener butuh. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, guys?"

Unggahan tersebut langsung memancing beragam reaksi kritis dari para pengguna platform digital yang menyoroti carut-marut birokrasi penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat kecil.

Komentar tajam dilontarkan oleh akun @joan_ul_husna yang menduga adanya pengalihan anggaran subsidi demi kepentingan program pembiayaan lain yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Emang itu tujuannya, keluar dr desil 5 bantuan lenyaap, duit yg seharusnya buat bansos digeser buat embegeehh, dahlah otaknya mudah ditebak!"

Akun yang sama juga memberikan pujian atas ketegasan kepala daerah tersebut sekaligus mendesak dilakukannya audit total terhadap validitas data badan pusat statistik.

"Bu sherly cerdas, perjuangin buu rumah bantuan kasih stiker dan croscheck data bpsnya,amburadul mesti.entah knp skrg jd pd ikutan goblok jg sekelas bps"

Sorotan terhadap efisiensi birokrasi pemerintahan turut disampaikan oleh akun @ridonesia yang mempertanyakan mengapa urusan teknis di tingkat bawah harus turun tangan ditangani langsung oleh gubernur.

"Yg bingung di konoha....knp level gubernur harus sampai turun benerin pekerjaan level manager spt ini....bila seperti ini terus, eselon dan jabatan lebih baik ditiadakan biar semua level adalah staf jadinya hemat belanja kan"

Kritik pedas terhadap kinerja aparatur sipil negara dilontarkan secara terbuka oleh akun @lihatdengar12 yang mengevaluasi buruknya kualitas pelayanan publik di daerah.

"Pegawainya tu kebesaran perut makanya jadi tolol . Serius .. pecat aja tu buncit itu"

Pernyataan tersebut langsung mendapat konfirmasi singkat dari pengguna akun @dylen.rinaldy yang sepakat dengan kritik pengelolaan pegawai negeri.

"Emg kak"

Pengalaman nyata terkait salah sasaran penyaluran subsidi juga dibagikan oleh akun @gideonsubagyo yang mendapati warga miskin mendadak kehilangan hak bantuan pasca perbaikan rumah.

"Tetangg depan rumahku salah satu korbannya, tiba2 ga dapat bansos setelah diperbaiki pemerintah rumahnya."

Kejanggalan regulasi pencabutan bantuan bagi warga miskin yang hanya sekadar memperbaiki fisik rumah tanpa peningkatan pendapatan turut dikritik oleh akun @tysetiadi.

"lucu. kalau dikasih kerjaan sama pemerintah masih masuk akal kalau dicabut. lah rumah gak nambah pemasukan"

Dukungan penuh terhadap keberpihakan kepala daerah kepada rakyat kecil disuarakan oleh akun @iiskurniawati77 yang mengapresiasi ketegasan kepemimpinan tersebut.

"Setuju ibu Gub,,👍nah kyk ini lah Pejabat membela yg bnr bnr membutuhkan"

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh akun @antosantoso104 yang menilai wilayah nusantara memerlukan lebih banyak figur pemimpin berintegritas tinggi.

"Indonesia butuh orang seperti ini"

Berbagai tanggapan kritis warganet tersebut mencerminkan desakan kuat agar transparansi serta akurasi pendataan kesejahteraan sosial dapat segera dibenahi secara menyeluruh oleh instansi berwenang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads