[VIRAL] Saksi Ahli Ina Liem Bongkar Fakta Ketiadaan Jenjang Grade Dua Belas dalam Berkas Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

Repelita Jakarta - Fakta persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi memunculkan sorotan tajam dari publik siber mengenai orisinalitas dokumen penunjang syarat jabatan wakil presiden.

Pernyataan dari seorang pakar pendidikan luar negeri di hadapan majelis hakim dinilai sukses menguliti keabsahan tingkatan kualifikasi akademi yang tercantum dalam surat keterangan kementerian.

Narasi ulasan digital mengenai polemik tiadanya tingkatan kelas tertentu dalam sistem penyetaraan berkas kelulusan mancanegara tersebut disebarluaskan melalui platform media sosial Threads.

Informasi seputar kesaksian perkara administrasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka itu diunggah secara resmi oleh akun @sandoro9222.

Dalam kiriman digital tertanggal 2 Oktober 2026, sang pemilik akun memaparkan temuan mendasar dari saksi ahli yang dihadirkan di ruang sidang pleno.

Akun @sandoro9222 menuliskan, "Ina Lim menjadi saksi ahli dan membongkar kenyataan bahwa "Grade 12" tidak ada🤔🤔 Bagaimana asumsi menurut kalian warga thread atau ODGJ mau menceboki berhalanya 🫵🤣."

Pemaparan mengenai ketidakberadaan tingkatan kelas dua belas pada berkas tertulis tersebut memicu gelombang perdebatan sengit serta memancing reaksi kemarahan dari netizen.

Sebagian warganet melayangkan kecaman keras bernada makian yang menuding adanya unsur kesengajaan manipulasi data secara berstruktur sejak awal pencalonan.

Sentimen negatif berupa kekecewaan mendalam atas kredibilitas integritas pimpinan nasional tersebut disampaikan di kolom diskusi oleh akun @aliefichwan16.

Melalui pesan singkat di bawah kiriman utama, akun @aliefichwan16 menyatakan, "Jokowi sebagai BAPAK PENIPU anaknya Gibran Raka Bumiraka juga PENIPU, kita lebih BODOH dari KELEDAI."

Di sisi lain, perdebatan ruang siber semakin berkembang dengan adanya analisis analitis dari warganet mengenai keanehan prosedur koreksi berkas administrasi negara tersebut.

Masyarakat menyoroti sikap diam dari pihak pengurus internal yang tidak melayangkan keberatan sejak hari pertama menerima surat keputusan penyetaraan kelulusan.

Ulasan analitis mengenai perbandingan kekeliruan cetak dokumen kependudukan dengan surat keterangan sekolah luar negeri diposting oleh akun @wirnawarni.

Dalam kiriman daringnya di ruang interaksi siber itu, akun @wirnawarni menegaskan, "perlu di kaji lagi : - Data yg diterima tertulis grade 12 lalu di tulis sesuai data yaitu "grade 12" - Data tidak tertulis grade 12 TAPI di tulisny grade 12 misal anda buat KTP : - nama anda "Sandoro" tapi di tulis "Sundari", KTP jadi dan anda terima lalu anda manut aja bertahun2 tnp komplain ke petugas kl data nya salah tulis ???"

Argumen perbandingan tersebut langsung disepakati oleh pengunggah utama yang mempertanyakan alasan pengajuan revisi berkas yang baru dilakukan di tengah jalannya persidangan.

Pihak pemohon menilai dalih kelalaian administrasi sengaja dihembuskan sebagai langkah penyelamatan diri pasca-substansi dokumen tersebut dibongkar oleh saksi ahli.

Merespons argumen mengenai kejanggalan linimasa perbaikan surat keterangan penyetaraan institusi itu, akun @sandoro9222 menyatakan, "Ngakak emang tim Gibran nggak komplen dari awal kenapa baru di revisi pas ci Ina menyampaikan bahwa Grade 12 itu tidak ada wkwk kacau .... Jadi bertinyi tinyi itu disengaja apa memang nggak tau wkwkwk, kebohongan sedang mencari jalannya menurut keyakinan saya 🫵🤣."

Ketidakpercayaan publik siber terus menguat seiring belum adanya klarifikasi resmi dari tim penilai dokumen kementerian mengenai keabsahan sertifikat absensi tersebut.

Warganet menilai jajaran penasihat hukum kubu terkait kesulitan mencari pembenaran logis setelah dokumen pendukung administrasi pemilu dipretasi satu per satu di persidangan.

Melanjutkan sikap skeptisnya terhadap pembelaan dari pihak pengacara pasangan nomor dua tersebut, akun @wirnawarni menyatakan, "lah kok bs buru2 di simpulkan "kelalaian" ??? Kl lalai knp ga di komplain di hari H terima SUKET atau besok nya, bertahun2 manut trs giliran booming bilang nya "kelalaian"."

Kehebohan di jagat digital ini diprediksi akan menjadi poin krusial yang memengaruhi penilaian objektivitas majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sengketa keabsahan jabatan.

Merespons serangan balik dari barisan pendukung yang terkesan menyalahkan kelalaian petugas administrasi kementerian, akun @sandoro9222 menegaskan, "Lah lucu emang dr pihak tim Gibran nggak ngecek juga, nyalahin orang malah knp baru sekarang, yah baru tau sekarang pihak pemohon, giliran ahli yang bongkar baru cari cari alasan wkwkwk jadi mau anu kita, ketawa ngakak wkwkwk."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads