[VIRAL] RUU Perampasan Aset Disorot, Gerindra Dituding Buat Draf Baru dan Berpotensi Jadi Senjata Politik

Repelita Jakarta - Sorotan terhadap RUU Perampasan Aset kembali mencuat setelah akun X @MurtadhaOne1 mengunggah pernyataan yang mempertanyakan draf aturan tersebut.

Dalam unggahan pada 6 September 2026 pukul 04.36, @MurtadhaOne1 menyebut draf RUU Perampasan Aset yang saat ini dibahas berbeda dengan rancangan yang pernah disusun pemerintah pada 2023.

“HATI-HATI DENGAN RUU PERAMPASAN ASET 2026 Draft RUU perampasan aset yg sekarang buatan gerindra, BUKAN draft yg dibuat pemerintah thn 2023 dibawah menko polhukam prof

@mohmahfudmd”

Ia kemudian membandingkan sikap Partai Gerindra pada masa sebelumnya dengan posisi yang disebutnya terjadi saat ini dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Dulu hampir semua partai menolak termasuk gerindra, tapi kenapa sekarang gerindra malah membuatnya? Dengarkan penjelasan bocor alus ini”

Unggahan tersebut disertai video yang mengangkat pembahasan mengenai dugaan peran politikus Partai Gerindra dalam dinamika unjuk rasa terkait RUU Perampasan Aset.

Beberapa jam kemudian, akun yang sama kembali mengarahkan pengguna untuk menyaksikan video secara lebih lengkap melalui unggahan lanjutan yang membahas isu serupa.

Perdebatan di kolom percakapan kemudian berkembang pada persoalan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya mengenai penegakan hukum dan aparat yang menjalankan aturan tersebut.

Salah satu pengguna, @Bsons_, menyampaikan kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Ini bakal jadi alat untuk menekan lawan politik atau orang yang tidak suka dengan pemerintahan dan lebih parah bisa untuk merampok orang lain demi keuntungan mereka”

Pandangan lain disampaikan akun @Dani82532415 yang menyinggung kemungkinan munculnya konflik politik apabila aturan tersebut nantinya diberlakukan.

“Yang penting ada dulu, untuk praktek nya urusan nanti, biar bunuh2 an orang senayan kita tinggal tonton saja, toh gerinda juga gak selamanya berkuasa.”

Sementara itu, akun @dwnoeg mengaitkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029.

“Karena mereka melihat RUU Perampasan Aset dapat menjadi senjata politik menuju 2029.”

Komentar lainnya datang dari @xeonred3 yang menilai cara politik Partai Gerindra dalam persoalan tersebut berlangsung keras dan manipulatif.

“Cara main Gerindra kasar banget dan manipulative.”

Akun @gajahserenang memberikan tanggapan singkat terhadap pembahasan itu dengan menyatakan ketertarikannya mengikuti perkembangan isu yang sedang diperdebatkan.

“Ini menarik... Nyimak...”

Komentar bernada kritik juga disampaikan akun @perjigauh yang mengaitkan persoalan tersebut dengan kepentingan pihak tertentu.

“Sudah dibilang semua hanya untuk kepentingan gendut sinting”

Sementara akun @FwdXaver kembali menyoroti Partai Gerindra dalam komentarnya yang singkat.

“Sekali.lagi ...GERINDRA. 🤭”

Di sisi lain, isu RUU Perampasan Aset memang menjadi bagian dari perdebatan publik karena menyangkut kewenangan negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana serta mekanisme penegakan hukumnya.

Namun, sejumlah kekhawatiran yang muncul dalam percakapan tersebut masih berupa pandangan dan opini pengguna media sosial, sehingga perlu dibedakan dari fakta resmi mengenai isi draf, pihak penyusun, maupun tujuan pembentukan aturan tersebut.

Perdebatan mengenai rancangan regulasi itu juga menunjukkan adanya perhatian publik terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, independensi aparat penegak hukum, serta penerapan aturan agar tidak menjadi alat kepentingan politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

HATI-HATI DENGAN RUU PERAMPASAN ASET 2026

Draft RUU perampasan aset yg sekarang buatan gerindra, BUKAN draft yg dibuat pemerintah thn 2023 dibawah menko polhukam prof @mohmahfudmd

Dulu hampir semua partai menolak termasuk gerindra, tapi kenapa sekarang gerindra malah… pic.twitter.com/osNKVz6VL0

— ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) September 5, 2026