[VIRAL] Plt Bupati Cilacap Samakan Pencegahan KPK dengan Polisi di Jalur Busway, Dikritik Pegiat Medsos: Logikanya Keliru

Repelita Jakarta - Pernyataan Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang mengomentari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Ia menyampaikan sebuah analogi mengenai pencegahan korupsi yang disamakan dengan perilaku polisi yang hanya menunggu para pelanggar di jalur busway tanpa memberikan peringatan sebelumnya.

Komentar tersebut kemudian memicu respons cepat dari pegiat media sosial bernama Jhon Sitorus yang secara terbuka mengkritik logika yang disampaikan oleh Ammy.

Dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis, 2 April 2026, Ammy menyebut bahwa upaya pencegahan yang dilakukan KPK selama ini belum berjalan secara efektif.

“Selama ini sebetulnya gembur-gemburnya KPK pencegahan, tapi kayak polisi nungguin di ujung jalur busway itu, jadi itu ada yang kecepatan," ujar Ammy.

Ia menganggap bahwa pendekatan yang diterapkan oleh lembaga antirasuah tersebut lebih menyerupai tindakan penindakan dibandingkan dengan upaya pencegahan sejak awal.

“Artinya kan nggak pencegahan, kalau memang pencegahan ada, tapi di depan itu sudah melakukan peringatan," sebutnya lebih lanjut.

Pernyataan kontroversial itu kemudian menyebar dengan cepat dan menuai beragam tanggapan dari warganet di berbagai kanal media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Jhon Sitorus dengan tegas menyebut bahwa analogi yang digunakan oleh Ammy dinilai tidak tepat dan keliru secara logika.

Ia menjelaskan bahwa di dalam jalur busway sebenarnya sudah terdapat rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan terlihat sejak awal.

“Saya perbaiki logikamu ya, di jalur Busway itu ada yang namanya rambu dilarang masuk kecuali Transjakarta," tutur Jhon dalam pernyataannya.

“Atau kendaraan prioritas seperti ambulans dan pemadam kebakaran atau damkar," tambahnya memberikan contoh konkret.

Ia juga menyinggung bahwa seluruh aturan mengenai rambu-rambu tersebut sudah dipelajari oleh setiap pengendara pada saat proses pembuatan surat izin mengemudi.

“Rambu-rambu itulah yang dipelajari pada saat proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM," timpalnya dengan tegas.

“Kecuali SIM-nya nembak atau nyogok, ya lo nggak mungkin takat aturan karena lo nggak paham rambu-rambunya," sambung dia memberikan sindiran pedas.

Jhon kemudian mengaitkan analogi tersebut dengan proses pemilihan kepala daerah yang sarat dengan praktik politik uang.

Ia menyebut bahwa praktik tidak sehat yang dilakukan sejak awal akan berdampak langsung pada perilaku koruptif saat menjabat.

“Begitu juga dengan menjadi bupati. Kalau saat kampanye nyogok rakyat, nyogok petugas KPU, nyogok aparat keamanan, ngasih bansos, ya setelah jadi bupati pasti korup," terangnya panjang lebar.

Dikatakan oleh Jhon, orientasi untuk mengembalikan biaya politik yang besar menjadi pemicu utama praktik korupsi di kalangan kepala daerah.

“Pikirannya nggak jauh-jauh dari nyari duit, bagaimana cara mengembalikan duit bohir, lalu bagaimana memperkaya diri sendiri dan memperkaya keluarga," imbuhnya menambahkan.

“Caranya bagaimana, satu-satunya cuma korupsi," tegasnya memberikan kesimpulan yang keras.

Ia menambahkan bahwa seluruh kepala daerah sebenarnya telah memahami secara utuh batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemerintahan.

“Lagi pula, semua kepala daerah sudah tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Kalian kan sudah diajar oleh Presiden Prabowo," jelasnya mengingatkan.

Ia pun mengingatkan agar para pejabat daerah tidak berdalih pada keterbatasan pengetahuan sebagai alasan untuk melakukan tindak korupsi.

“Jadi, jangan pernah berdalih di balik pengetahuan yang terbatas. Emang kalian saja yang bentalnya korup, korup, korup," kuncinya mengakhiri pernyataan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok