Repelita Jakarta - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh perdebatan hangat mengenai standar pendidikan serta wacana pengujian kemampuan akademik bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Sorotan tajam kali ini datang dari pengelola lembaga pendidikan nonformal PKBM Pesona Pulau Tegal melalui akun media sosial Threads bernama @uniroh_rumah_belajar yang mempertanyakan pernyataan seseorang bernama Bu Ina terkait uji kompetensi bagi wakil rakyat.
Dalam unggahan yang dipublikasikan pada 22 November 2026 tersebut, pemilik akun menilai bahwa pengujian tidak seharusnya hanya menyasar lulusan pendidikan kesetaraan maupun dibatasi pada mata pelajaran tertentu saja.
"Bu Ina benerkah ini kata kata Anda? Jangan gitu. Semuanya jangan tanggung dr Paket C. SMA, S1, S2,S3 dah bahkan profesor biar adil.. sejatinya out put dr lembaga pendidikan itu SOLVING probelm.. masa cuma tes Matematika dam Bahasa Inghris doang," tulis akun @uniroh_rumah_belajar mengawali utasnya.
Unggahan yang telah dilihat lebih dari dua ratus lima puluh ribu kali itu langsung memancing beragam tanggapan dari warganet di kolom komentar, termasuk sindiran dari akun @djawoto1965 mengenai keabsahan ijazah pendidikan kesetaraan.
"Mana ada yg berani,itu paket C nya dapat dari bayar...," tulis akun @djawoto1965 menanggapi pernyataan awal pemilik utas.
Merespons komentar tersebut, akun @uniroh_rumah_belajar menyatakan bahwa keraguan serupa juga berlaku bagi lulusan sekolah menengah atas reguler terkait kelayakan mereka duduk di kursi parlemen saat ini.
"Yang SMA juga belum tentu berani kakak, Karena lulusan SMA sederajat emang belum pantas jadi wakil rakyat.. apa lagi saat ini," balas @uniroh_rumah_belajar.
Sementara itu, pengguna lain melalui akun @alfinmuslikhun menyoroti aspek efisiensi anggaran negara apabila wacana ujian terbuka bagi anggota parlemen benar-benar direalisasikan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.
"Gak akan terjadi tes tes seperti ini... Saya bukan membela para DPR cuman hal ini pastinya melelahkan dan nanti kegiatan seperti ini ujian secara live akan menguras APBN. Tau sendiri DPR kalo ngadain acara dananya besar besaran. Apalagi ngadain acara tes bersama. Dan kita tau ujung ujungnya apa????? Rakyat dinaikkan pajaknya demi nutup anggaran yang membengkak," tulis akun @alfinmuslikhun.
Kekhawatiran terkait pembengkakan biaya penyelenggaraan tersebut kemudian ditimpali dengan saran teknis pelaksanaan oleh akun @ririn3353 di kolom diskusi yang sama.
"Live cukup sehari/ jam kerja satu pertanyaan @masing" peserta๐ ๐," tulis @ririn3353 memberikan usulan singkatnya.
Pemilik utas melalui akun @uniroh_rumah_belajar kembali menegaskan bahwa masyarakat perlu bersikap realistis karena penguasaan bahasa asing maupun ilmu pasti tidak tercantum sebagai syarat mutlak kelulusan pendidikan dasar.
"Kita gak perlu bela siapa siapa kakak. Saya mengajak untuk berfikir realistis.. apa iya anggita DPR harus pandai Matematika dan Bahasa Inggris sebagai Validasi sudah berproses.. semntara bahas inggris aja masih Foreign language pada kriteria kelulusan aja gak ada harus bisa bicara bahsa Inggris dan harus pandai matematika.. apa lagi jarus mendiskriminasi lulusan PAKET C," tulisnya.
Pandangan berbeda disampaikan oleh akun @matchafalatte yang menjelaskan urgensi kedua bidang ilmu tersebut sebagai tolok ukur dasar dalam mengasah daya nalar serta kemampuan literasi tingkat lanjut.
"Matematika adalah tes logika analitis dan pemecahan masalah.. bahasa inggris kemampuan untuk membedah referensi.. terutama jurnal" internasional.. makanya hampir semua jurusan meminta penilaian dari 2 bidang ini," tulis akun @matchafalatte.
Menanggapi argumen akademis tersebut, pengelola akun @uniroh_rumah_belajar membandingkan kesiapan lulusan sekolah menengah umum dan pendidikan kesetaraan yang telah lama lulus dengan siswa dari sekolah bertaraf internasional.
"Klu lulusan sma Reguler apa lagi paket C yang sudah lulus lebih dari 2 tahun yakin? Klu sekolah di sekolh Internasional kayak anak anak oranh HAVE pasti itu.. kita kit yang rakyat jelata ini yang sekolah aja GRATIS apa kabar?" tulis @uniroh_rumah_belajar dalam balasannya.
Diskusi tersebut juga diramaikan oleh sejumlah kutipan ulang bernada kritik keras terhadap kinerja serta fasilitas yang diterima oleh para anggota parlemen, salah satunya datang dari akun @ahmad_yakub39.
"Konon gaji DPR 75x besaran UMR.. Dan itu terbesar se-ASEAN. Periksa ijazah DPR & tolak bayar pajak!" tulis akun @ahmad_yakub39.
Selain itu, akun @prasetyoherry490 turut melontarkan sindiran pedas mengenai dugaan praktik pemalsuan dokumen akademik di kalangan pejabat publik, diikuti oleh komentar singkat bernada pesimistis dari akun @dedizem.
"Para Tikus berdasi mana berani,.. Kan ikutnya photocopy pasar pramuka,..," tulis akun @prasetyoherry490, yang senada dengan ungkapan akun @dedizem berbunyi "Tidak bahkalan bisa ๐ ".
Perdebatan panjang mengenai kualitas serta rekam jejak pendidikan para wakil rakyat ini mencerminkan tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap lembaga legislatif di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok