Repelita [Jakarta] - Gelombang kritik terhadap kebijakan tata kelola pendidikan dan penanganan kemiskinan nasional kembali memicu diskusi hangat publik di platform digital.
Kritik tajam mengenai skenario sistemik dalam memelihara ketertinggalan ekonomi rakyat tersebut diunggah oleh akun Threads @gie.pharells pada 25 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
"โผ๏ธPantes negara kita gak maju, karena emang udah di desain untuk menjadi miskin supaya mudah dipelihara negara. Ibaratnya dibikin bodoh biar gampang dibeli . Terbukti masih banyak Buzzer yang belain pemerintah, padahal kondisi negara sedang carut marut . Emang Goblookkkk ๐๐" tulis akun @gie.pharells.
Reaksi keras berupa usulan pembubaran lembaga legislatif serta penghapusan beban retribusi rakyat disuarakan oleh warganet.
"Dari situ kita bisa tahu apakah pemerintah dan para anggota dewan dan menteri , pejabat tdk akan lagi korupsi bila pajak di hapuskan dan jangan ada lagi nyoblos anggota dewan" tulis akun @senasaktimuchtar.
Tuntutan untuk menyetop sistem perpajakan serta menghentikan pemilu legislatif kembali ditekankan dalam deretan balasan.
"Makanya hapuskan anggota DPR dan hapuskan pajak stop pajak u/rakyat" tulis akun @senasaktimuchtar.
Seruan perubahan sistem ketatanegaraan demi mengentaskan kemiskinan terus disuarakan oleh pengguna Threads.
"Jangan ada lagi kemiskinan jangan ada lagi nyoblos anggota DPR" tulis akun @senasaktimuchtar.
Sorotan mendalam mengenai rendahnya akses pendidikan tinggi serta kebijakan pengakuan profesi sektor informal turut diuraikan publik.
"Inilah knp pendidikan tdk pernah diprioritaskan. Dr 280 juta penduduk, hanya 10% yg pernah mengenyam pendidikan setingkat perguruan tinggi. Gmn mau maju? Bahkan pemerintah memutuskan pemulung menjadi profesi, dgn mengubah sebutannya sbg petugas pemilah sampah." tulis akun @bhimanich.
Pengunggah konten menambahkan pandangan bernada sindiran atas pasal konstitusi yang mengatur jaminan sosial bagi warga miskin.
"Kan sudah ada di UU bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara . Dipelihara tanda kutip ๐๐" tulis akun @gie.pharells.
Penegasan kembali atas tuntutan penghapusan pajak dan pembubaran wakil rakyat menjadi penutup deretan respons warganet.
"Makanya hapuskan anggota DPR dan jangan ada lagi nyoblos anggota DPR dan hapuskan pajak stop pajak u/rakyat" tulis akun @senasaktimuchtar.
Perdebatan mengenai arah pembangunan serta prioritas reformasi pendidikan nasional tersebut hingga kini terus bergulir di media sosial. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads