[VIRAL] Pejabat Bukan Penguasa, Rakyat Berhak Mengkritik dan Menagih Pertanggungjawaban Pemerintah

Repelita Jakarta - Pernyataan mengenai posisi pejabat publik dalam sistem demokrasi kembali mendapat perhatian setelah akun Threads @a1syah_gunawan mengunggah pandangannya pada 6 September 2026.

Dalam unggahan tersebut, ia menekankan bahwa penghormatan terhadap pejabat negara semestinya tidak hanya didasarkan pada kedudukan, tetapi juga pada kebijakan dan kinerja yang dirasakan masyarakat.

Akun tersebut menulis, “Pejabat publik dan politisi dihormati bukan karena jabatan, melainkan karena kebijakan yang nyata berpihak pada rakyat. Ketika regulasi lahir tanpa keberpihakan, pelayanan mandek, dan pemerintah tak efektif bekerja, rasa percaya perlahan berubah menjadi muak. Pada titik itu, rakyat akan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalannya melalui kekuatan konstitusional yang mereka miliki: kritik, partisipasi, pengawasan, dan suara politik. Sebab dalam negara demokrasi, pejabat bukan penguasa rakyat.”.

Pada unggahan berikutnya, @a1syah_gunawan melanjutkan pandangannya mengenai kedudukan rakyat sebagai pemegang mandat dalam pemerintahan.

Ia menulis, “Mereka adalah mandat rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat—dan jabatan hanyalah amanah yang sewaktu-waktu dapat ditagih pertanggungjawabannya.”.

Pernyataan tersebut kemudian memperoleh sejumlah tanggapan dari pengguna Threads yang memberikan pandangan berbeda mengenai penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan politik Indonesia.

Akun @cahyonospm11 menanggapi, “Perlu diwujudkan di negeri ini”.

Sementara akun @adib_musyafa mempertanyakan gagasan tersebut melalui komentar, “Perlu kah sikap masyarakat begini”.

Tanggapan yang lebih keras disampaikan akun @keroflipper yang menulis, “Klo di indonesia di terapkan, mungkin 90 persen pejabat bakal kita buang ke tong sampah”.

Di sisi lain, akun @alexgeografer_98 memberikan respons singkat, “Indonesia pasti bisa”.

Akun @rolex_aswar juga ikut menanggapi dengan komentar, “wah di negara kita banyak lagi,,,”.

Sementara akun @prof_sky menuliskan, “Bagusnya di Indonesia begini”.

Ada pula pengguna Threads yang mempertanyakan konteks materi tersebut karena pernah beredar sebelumnya.

Akun @lik_no_slaloe menulis, “Vidio lama”.

Perbincangan tersebut pada akhirnya menyoroti kembali prinsip bahwa pejabat publik memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional dan memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, kritik, partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan, serta penggunaan hak politik merupakan bagian dari mekanisme yang memungkinkan publik menyampaikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads