[VIRAL] Oknum TNI dan PNS Kediri Terekam Bagi-Bagi Fee Proyek Kopdes Merah Putih di Dalam Mobil

Repelita Kediri - Skandal dugaan permufakatan jahat dalam alokasi pengerjaan infrastruktur Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini memasuki babak baru yang semakin menyudutkan integritas aparat perwakilan publik. Isu miring tersebut mencuat bersamaan dengan tersebarnya sebuah rekaman rahasia yang menguak adanya aktivitas negosiasi serta pembagian jatah uang pelicin atau komisi proyek yang dilakukan oleh oknum anggota TNI bersama oknum pegawai negeri sipil (PNS) di dalam kabin sebuah kendaraan roda empat.

Perbincangan rahasia yang menggunakan dialek bahasa Jawa tersebut secara gamblang memperlihatkan bagaimana kedua abdi negara itu bersekongkol untuk mengatur persentase keuntungan dari puluhan paket pengerjaan fasilitas ekonomi desa yang tersebar di wilayah Kediri. Berdasarkan data digital yang beredar luas di platform media sosial, oknum aparatur sipil negara tersebut diduga kuat bertindak sebagai intermedian atau koordinator yang menjembatani kepentingan pihak rekanan kontraktor dengan oknum aparat yang memiliki pengaruh logistik di lapangan.

Kejadian yang berlangsung di ruang tertutup dalam mobil tersebut sontak memantik gelombang kemarahan kolektif dari khalayak luas lantaran pos anggaran yang seharusnya dialokasikan penuh untuk penguatan ekonomi rakyat justru dipangkas demi keuntungan pribadi. Dampak dari aksi bagi-bagi komisi ilegal ini pun dituding menjadi pemicu utama merosotnya kualitas fisik bangunan Kopdes Merah Putih di mana beberapa titik pengerjaan dilaporkan tidak memenuhi standar baku teknis ketenagakerjaan.

Padahal, program strategis berskala daerah ini sebelumnya diproyeksikan menjadi pilar utama pemerintah untuk menstimulasi roda perekonomian masyarakat pelosok melalui pengembangan unit usaha koperasi berbasis kebutuhan lokal. Kendati demikian, dengan terungkapnya rekaman rahasia aksi transaksional para oknum tersebut, optimisme warga kini berubah menjadi rasa skeptis dan mencederai kepercayaan publik terhadap proyek pemberdayaan desa yang digencarkan negara.

Merespons polemik penyelewengan yang kian benderang ini, jajaran netizen di berbagai platform digital secara masif mendesak institusi penegak hukum serta komando militer terkait untuk segera turun tangan melakukan pembersihan internal secara transparan. Warga menuntut agar sistem pengawasan pengelolaan dana desa diperketat secara berlapis agar ruang gerak bagi para pemburu rente yang memanfaatkan proyek kemaslahatan publik dapat ditutup rapat tanpa celah.

“Program desa jangan sampai dijadikan bancakan,” tulis salah satu komentar warganet dalam unggahan yang beredar di media sosial.

Di dalam rekaman video yang kini menjadi barang bukti publik tersebut, terdengar jelas adanya perdebatan kecil mengenai kalkulasi nominal rupiah serta persentase pembagian komisi yang dianggap tidak merata oleh salah satu pihak yang terlibat. Bahkan, narasi yang berkembang di lapangan mengindikasikan adanya gejolak ketidakpuasan internal di antara para oknum tersebut terkait teknis penyaluran dana pelicin yang dianggap menyalahi kesepakatan rahasia mereka sejak awal pengerjaan.

Sampai dengan detik ini, pihak kedinasan pemerintah daerah Kabupaten Kediri beserta jajaran komando distrik militer setempat belum mengeluarkan pernyataan ataupun rilis resmi guna mengklarifikasi keabsahan identitas para pemeran dalam video tersebut. Belum dapat dipastikan pula mengenai lini masa yang tepat terkait kapan aktivitas transaksional di dalam kendaraan itu diambil serta sejauh mana keterlibatan korporasi rekanan dalam pusaran kasus ini.

Situasi ini memicu desakan moral yang kuat dari para tokoh masyarakat agar pihak Kejaksaan maupun Polisi Militer segera berkolaborasi menggelar audit forensik terhadap seluruh berkas pengerjaan proyek Kopdes di wilayah tersebut. Publik menilai, pembiaran terhadap aksi lancung seperti ini hanya akan memperparah disintegrasi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara objektif tanpa pandang bulu.

“Kalau sejak awal program rakyat sudah diduga jadi bancakan oknum, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tulis komentar lain di media sosial.

Pada hakikatnya, cetak biru dari pendirian Kopdes Merah Putih dipersiapkan untuk menjadi stimulus konkret bagi eksistensi usaha mikro dan menengah di tingkat desa melalui sistem manajemen yang profesional dan transparan. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat kini berharap agar proses hukum terkait skandal bagi-bagi komisi di dalam mobil ini dapat diusut secara tuntas hingga ke akar-akarnya demi menyelamatkan uang negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok