[VIRAL] Deretan Kontroversi Prabowo-Gibran Disorot Warganet, dari Kabinet Gemuk hingga Gelombang Demonstrasi

Repelita Jakarta - Deretan kebijakan dan peristiwa politik sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai memimpin pemerintahan kembali menjadi sorotan di media sosial.

Pada 5 September 2026, akun @vladimirrizk mengunggah rangkaian tulisan yang mengulas berbagai kontroversi sejak pelantikan keduanya pada 20 Oktober 2024.

Melalui unggahan tersebut, pemilik akun menyatakan rangkuman itu dibuat untuk mengingat kembali berbagai persoalan yang menurutnya muncul selama pemerintahan berjalan.

“DERETAN KONTROVERSI REZIM PRABOWO - GIBRAN 🚨

Melalui akun ini, kami akan menjabarkan deretan kontroversi rezim Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024 sampai yang terupdate.

Dikarenakan terlalu banyak, utas ini akan menjadi sangat panjang & terupdate. Akun & utas dibuat untuk trus mengingatkan betapa mengerikannya rezim ini. 🙏”

Salah satu poin yang diangkat berkaitan dengan komposisi kabinet pemerintahan yang dinilai gemuk sejak awal masa jabatan.

“OKTOBER 2024: KABINET SANGAT GEMUK 🚨

• Posisi utama: 48 Kementerian (7 kemenko & 41 kementerian teknis).

• Pejabat kabinet: 109 pejabat di tingkat menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri (Menteri/kepala lembaga: 53 orang, wamen/wakil kepala lembaga: 56 orang)

Setelah dua tahun berjalan, fakta yg muncul adalah banyaknya kabinet disertai banyaknya kekecewaan yg muncul dari rakyat atas kinerja dan kontroversi para menteri.”

Sorotan berikutnya diarahkan pada kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri di Akademi Militer Magelang yang menggunakan pendekatan kedisiplinan bergaya militer.

“OKTOBER 2024: RETRET BERGAYA MILITER 🚨

Para menteri dan wakil menteri mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Mereka menggunakan pakaian bergaya militer dan menjalani kegiatan yang menekankan kedisiplinan.

Hasilnya? Silahkan kalian nilai sendiri~”

Akun tersebut kemudian menyinggung penempatan sejumlah personel berlatar belakang militer pada berbagai posisi pemerintahan dan perusahaan milik negara.

“DESEMBER 2024 - SAAT INI: PELANTIKAN PEJABAT DGN LATAR BELAKANG MILITER 🚨

• Menteri: 8 orang • Wamen: 5 orang • Penasihat / UKP: 4 orang • Kepala lembaga: 6 orang

Jumlah akumulatif perwira aktif dan purnawirawan TNI yang ditempatkan di jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, badan khusus, hingga jajaran direksi/komisaris BUMN tercatat mencapai sekitar 60 pejabat.”

Kebijakan perpajakan juga masuk dalam daftar yang dibahas, terutama penerapan PPN 12 persen pada kategori barang dan jasa tertentu yang menuai perdebatan publik.

“JANUARI 2025: KENAIKAN PPN 12% 🚨

Pemerintah memberlakukan PPN 12% pada kategori barang/jasa tertentu. Kebijakan tersebut mendapat kritik karena dianggap dapat meningkatkan beban masyarakat dan menekan daya beli.

Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa penerapan 12% tidak berlaku secara luas terhadap seluruh barang dan jasa.

Bulan ketiga, langsung naikin PPN.”

Selain pajak, unggahan itu menyoroti kebijakan efisiensi belanja negara yang dilakukan dalam jumlah besar dan dikaitkan dengan pembiayaan sejumlah program prioritas pemerintah.

“JAN-FEB 2025: PANGKAS ANGGARAN RP. 306 TRILIUN 🚨

Prabowo memerintahkan efisiensi anggaran pemerintah dalam jumlah sangat besar, yakni $19 miliar alias Rp. 306 triliun. Tujuannya? Yak, program prioritas alias MBG!

Belum 6 bulan menjabat, sudah memangkas ratusan triliun untuk MBG.”

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga menjadi bagian penting dalam rangkaian kritik yang disampaikan melalui utas tersebut.

“JAN-FEB 2025: DIMULAINYA PROGRAM MBG 🚨

Sejak awal, bahkan dari nama program pun, MBG sudah salah. MBG sejatinya TIDAK GRATIS karena dibiayai dari APBN yg sebagian besar bersumber dari pajak rakyat.

Sejak dimulainya proyek sampai saat ini, MBG trus memunculkan BANYAK kontroversi, mulai dari kasus korupsi, keracunan sampai tingkah pegawai SPPG.”

Pembahasan mengenai MBG kemudian dilanjutkan dengan menyinggung laporan mengenai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.

“JAN-SEP 2025: MULAI MUNCULNYA KASUS KERACUNAN MBG 🚨

16 Januari 2025 atau 16 hari setelah dimulainya proyek, kasus keracunan MBG pertama kali muncul yg dialami 10 murid di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jateng.

Sepanjang Januari-September 2025, BPOM mencatat 9,089 anak dalam 103 kasus mengalami keracunan MBG. Apa yg dilakukan rezim? No, doing nothing~”

Isu pertahanan dan hubungan antara institusi militer dengan jabatan sipil turut dimasukkan dalam daftar kontroversi yang disoroti akun tersebut.

“MARET 2025: KONTROVERSI UU TNI 🚨

DPR mengesahkan revisi UU TNI yang memperluas sejumlah jabatan sipil yang dapat ditempati prajurit aktif. Ini menjadi salah satu kontroversi politik terbesar.

Kebijakan tersebut berpotensi menghidupkan kembali pola dwifungsi militer era Orde Baru.

Liat kan sekarang?”

Persoalan lain yang disebut adalah pagar laut di wilayah Tangerang yang sempat menjadi perhatian luas dan memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta dasar pembangunannya.

“2025: PAGAR LAUT TANGERANG? 🚨

Pagar laut sepanjang puluhan kilometer di pesisir Tangerang menjadi viral. Pertanyaan publik antara lain:

• Siapa yg membangun? • Siapa pemilik proyek? • Bagaimana izinnya? • Apa tujuannya?”

Kawasan Raja Ampat juga dimasukkan dalam daftar isu yang dianggap kontroversial karena adanya perdebatan mengenai aktivitas pertambangan dan perlindungan lingkungan.

“APRIL 2025: POLEMIK TAMBANG RAJA AMPAT 🚨

Aktivitas pertambangan di Raja Ampat memicu kritik keras dari aktivis lingkungan dan masyarakat. Pertentangannya jelas: investasi dan penerimaan negara vs. perlindungan lingkungan dan ekosistem laut.

Rezim kemudian mengambil langkah pembatasan terhadap aktivitas pertambangan tertentu di kawasan tersebut.”

Akun tersebut turut mengangkat keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang dinilai memiliki dimensi politik dan sejarah yang sensitif.

“2025: PEMBERIAN GELAR PAHLAWAN UTK SOEHARTO 🚨

Keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menimbulkan kontroversi.

Pengkritik menyoroti sejarah pemerintahan Orde Baru, pelanggaran HAM, korupsi dan represi politik.

Isu ini menjadi semakin sensitif karena Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto.”

Kebijakan transfer anggaran ke daerah juga menjadi bagian dari daftar tersebut, khususnya setelah muncul pembahasan mengenai perubahan besaran dana transfer dalam RAPBN 2026.

“JANUARI 2026: PEMANGKASAN DANA TKD 🚨

Dalam RAPBN 2026, rezim memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp. 226 triliun, alasannya? Apalagi selain utk proyek prioritas, MBG, kopdes dsb.

Mahasiswa UI yg demo pada Agustus 2026 pun menambahkan poin ini sbg bentuk protes. Didengar? Tentu tidak~”

Dampak perubahan transfer tersebut kemudian dikaitkan dengan kebijakan pajak daerah di sejumlah wilayah yang disebut mengalami kenaikan.

“2025: KENAIKAN PAJAK DAERAH 🚨

Beberapa pemerintah daerah menaikkan pajak untuk menutup tekanan fiskal setelah perubahan transfer dari pusat.

Walaupun kenaikan tersebut secara formal merupakan keputusan pemerintah daerah, secara politik masalah ini kemudian dikaitkan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo.”

Rangkaian kritik tersebut juga mencakup demonstrasi besar yang berlangsung pada Agustus hingga September 2025 dan disebut melibatkan massa dari berbagai wilayah.

“AGUSTUS-SEPTEMBER 2025: GELOMBANG DEMO II 🚨

Inilah salah satu titik paling serius dalam rezim Prabowo.

Demonstrasi menyebar ke 32 dari 38 provinsi menurut laporan Reuters. Beberapa aksi berubah menjadi kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, dan bentrokan dengan aparat.

Kedua dalam satu tahun.”

Peristiwa meninggalnya pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan dalam rangkaian demonstrasi juga dicantumkan sebagai salah satu kejadian yang mendapat perhatian besar.

“AGUSTUS 2025: TRAGEDI ALM. AFFAN KURNIAWAN 🚨

Rakyat berduka. Ditengah perjuangan menyampaikan aspirasi, seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan tewas tertabrak mobil rantis aparat.

Aparat membunuh rakyat.”

Di bagian akhir, pemilik akun menyatakan bahwa rangkaian mengenai kontroversi pemerintahan tersebut belum selesai dan pembahasan untuk tahun 2026 akan dilanjutkan melalui unggahan berikutnya.

“Kontroversi di tahun 2026 akan dilanjut di utas lain. Temen2 ada yang mau menambahkan?”

Unggahan tersebut pada dasarnya merupakan rangkuman dan penilaian dari pemilik akun terhadap sejumlah kebijakan serta peristiwa politik selama pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga setiap tudingan atau penilaian yang disampaikan tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi melalui sumber resmi.

Sejumlah angka, kronologi, serta kesimpulan dalam unggahan tersebut juga merupakan materi yang disampaikan oleh akun tersebut dan tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai fakta hukum atau kesimpulan resmi tanpa verifikasi dari dokumen maupun lembaga yang berwenang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads