[VIRAL] Darurat Agraria, Rencana Aksi Bakar Diri untuk Desak Prabowo Turun Tangan

Repelita Jakarta - Konflik agraria di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan setelah akun Threads @faridaindriastuti mengunggah informasi mengenai rencana konferensi pers dan aksi lanjutan yang disebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Unggahan tersebut dipublikasikan pada 6 September 2026 dan memuat seruan kepada kalangan jurnalis untuk menghadiri konferensi pers bertajuk “Darurat Agraria & Rencana Aksi Bakar Diri Menagih Langsung Presiden Turun Tangan”.

Dalam unggahannya, @faridaindriastuti menuliskan, “Yuk, kawan2 Jurnalis merapat! Kawan2 petani lahan pertaniannya dikuasai PT Agrinas, dikriminalisasi dan dipenjara. Jahat rezimmu, Prabowo!”.

Unggahan itu kemudian menjelaskan bahwa pihak yang mengatasnamakan masyarakat terdampak konflik agraria di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi menilai persoalan yang mereka hadapi telah memasuki kondisi serius.

Dalam materi undangan tersebut disebutkan adanya tudingan kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, serta tokoh masyarakat dalam sejumlah perkara yang mereka kaitkan dengan konflik pertanahan dan kepentingan korporasi.

Penulis unggahan juga menyatakan bahwa permohonan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung telah disampaikan melalui surat resmi kepada Kantor Menteri Sekretaris Negara.

Selain tuntutan penyelesaian persoalan agraria, unggahan tersebut menyebut adanya rencana aksi ekstrem yang diklaim sebagai bentuk tekanan agar pemerintah memberikan perhatian langsung terhadap perkara yang dipersoalkan.

Konferensi pers yang diumumkan dalam unggahan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di kawasan Pondok Rangi, Jalan Percetakan Negara, Jakarta.

Salah satu narasumber yang dicantumkan adalah Ridwan, warga Kepulauan Meranti sekaligus pihak yang disebut sebagai inisiator aksi.

Agenda tersebut disebut akan membahas secara lebih rinci tuntutan penyelesaian konflik agraria serta sejumlah kasus yang menurut pihak penyelenggara terjadi di lapangan.

Selain itu, pihak penyelenggara berencana menyampaikan perkembangan komunikasi dengan pihak Istana dan Menteri Sekretaris Negara mengenai permohonan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Materi unggahan juga menyebut rencana penyampaian sikap resmi terkait aksi ekstrem tersebut, namun pelaksanaan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan seseorang merupakan persoalan serius dan membutuhkan penanganan yang mengutamakan keselamatan.

Informasi mengenai rencana tersebut mendapat perhatian di media sosial karena muncul ketika persoalan konflik agraria masih menjadi isu yang sensitif, khususnya menyangkut kepemilikan lahan, keberadaan masyarakat lokal, serta proses hukum yang dihadapi warga.

Respons warganet terhadap unggahan tersebut turut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai kondisi masyarakat dan cara menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu pengguna Threads, @ayudya_kaluna, menanggapi dengan pernyataan, “Saking desperatenya rakyat sampai buat aksi kek gni, gilaaakkk banget dzholimnya penguasa kita saat ini”.

Di tengah beredarnya informasi tersebut, substansi mengenai penguasaan lahan, dugaan kriminalisasi, serta status hukum masing-masing perkara tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah maupun aparat penegak hukum juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi terhadap tudingan yang disampaikan dalam unggahan tersebut agar publik memperoleh gambaran yang berimbang mengenai konflik agraria yang sedang dipersoalkan.

Perkembangan mengenai tuntutan masyarakat dan konferensi pers yang diumumkan pada 6 September 2026 masih menjadi perhatian, terutama terkait upaya penyelesaian konflik tanpa menempatkan keselamatan manusia sebagai taruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads