Repelita [Makassar] - Sosok Cathlyn Yvaine Lesmana tengah menjadi pusat perhatian publik setelah dirinya dipastikan tersingkir dari jajaran pasukan pengibar bendera pusaka di level nasional.
Nama pelajar asal ibu kota Sulawesi Selatan tersebut secara mengejutkan hilang dari daftar delegasi yang akan bertolak menuju Istana Negara guna mengemban tugas sakral pada upacara kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
Gugurnya siswi berprestasi ini memicu polemik besar lantaran hasil rekapitulasi penilaian akhir pada tahapan seleksi di tingkat wilayah sejatinya menempatkan dirinya dalam peringkat tiga besar terbaik.
Merespons kegaduhan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin secara terbuka menyampaikan rasa prihatinnya yang mendalam atas nasib malang yang menimpa salah satu putra daerah terbaiknya.
"Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," kata Munafri, Senin (25/5/2026) kepada jurnalis di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.
Pria yang akrab disapa Appi itu mengutarakan bahwa pihak otoritas kota tidak memiliki akses langsung untuk memantau jalannya mekanisme penentuan kelulusan yang bergulir di tingkat regional.
"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi," tuturnya menduga adanya dinamika non-teknis yang merugikan posisi sang siswi.
"Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," sambung Appi mendesak panitia pelaksana untuk mengedepankan transparansi publik agar tidak memicu mosi tidak percaya.
Dirinya menilai aspek krusial yang harus diselamatkan dari dampak kekisruhan ini adalah kondisi psikologis serta mentalitas juang para generasi muda yang telah mengorbankan waktu fisik mereka.
"Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya," lanjutnya mengkhawatirkan trauma psikis akibat ketidakadilan sistemik.
Sang kepala daerah mempertegas bahwa jajaran aparatur kota telah merampungkan seluruh prosedur pembinaan serta pengiriman delegasi resmi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di internal daerah.
"Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai," jelasnya memetakan batasan wewenang antarlembaga pemerintahan.
Dirinya menuntut agar hasil kerja keras dari program penggodokan bakat yang dijalankan pemerintah kota dapat diapresiasi secara jujur tanpa intervensi kepentingan tertentu pada setiap jenjang.
"Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif," tutup Munafri mengakhiri sesi wawancara dengan para kuli tinta.
Di pihak lain, jajaran otoritas wilayah membantah keras adanya tudingan miring tersebut dan menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyaringan figur pengibar bendera berjalan sangat profesional.
"Seleksi ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana peserta yang mengikuti tahapan seleksi adalah utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk seleksi tingkat pusat, prosesnya dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi tingkat provinsi," kata Bustanul memberikan klarifikasi resmi.
Dirinya memaparkan bahwa komposisi tim penilai dibentuk secara kolektif dengan melibatkan rupa-rupa unsur lembaga elite mulai dari dewan ideologi negara, unsur kepolisian, militer, hingga kepresidenan.
Aparatur sipil negara ini merinci bahwa akumulasi penilaian peserta tidak melulu bertumpu pada keunggulan akademik melainkan memuat aspek ketangkasan fisik, baris-berbaris, watak, hingga kepribadian utuh.
“Di dalamnya ada BPIP Pusat, DPPI Pusat, dan Setmilpres untuk menentukan peserta yang lolos ke tingkat pusat. Saya pastikan seleksi tersebut terlaksana sesuai ketentuan serta berjalan objektif dan transparan,” jelasnya memastikan prosedur kelulusan bersih dari praktik manipulatif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok