Repelita Jakarta - Sebuah unggahan bernada kritik pedas terhadap ketimpangan sosial serta kebijakan penegakan hukum di tanah air mendadak viral di platform media sosial Threads pada tanggal 1 September 2026.
Pernyataan menohok tersebut dibagikan oleh akun @jayadinata67
ADVERTISEMENT
yang menyoroti perlakuan berbeda antara pihak pendukung kekuasaan dengan kelompok yang melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Isi postingan dari akun tersebut ditampilkan secara utuh tanpa ada pengubahan redaksional sedikit pun sebagai berikut: Di Indonesia itu buzzer dipelihara bahkan dilindungi dan dikasih jabatan🤭.
Pernyataan tersebut berlanjut dengan menyoroti kontrasnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan kecil dibandingkan dengan para pejabat korup serta perbedaan kesejahteraan tenaga pendidik.
Keluhan itu memuat ulasan tajam mengenai standar penghasilan aparat pendidik yang berpendidikan tinggi jika disandingkan dengan kualifikasi pejabat publik di lembaga legislatif.
Bagian lanjutan dari postingan tersebut dituangkan secara persis tanpa perubahan teks sedikit pun sebagai berikut: Yang suka ceplas ceplos kritik pemerintah dibungkam !! .
Pencuri ecek ecek gampang banget masuk penjara .
Pejabat korup dikasih ruang dan keleluasaan 🤭.
Anggota Dewan cukup paket C tapi gajinya selangit beda banget dengan Guru yang harus S1,S2 bahkan profesor tapi gajinya cuma cukup buat bayar cicilan RSS 🤣 Sungguh EDAN !!!!
Unggahan kritis tersebut langsung memancing gelombang reaksi keras serta dukungan luas dari para warganet yang memadati kolom komentar dengan berbagai pandangan serupa.
Pengguna akun @rully.nurachman
turut melontarkan ulasan tajam mengenai kebijakan alokasi anggaran sektor pendidikan yang dialihkan untuk program lain di tengah ancaman korupsi.
Komentar warganet tersebut ditulis secara utuh tanpa mengubah susunan kalimat aslinya sebagai berikut: Negri ini memang Edan ! Dana pendidikan yg seharusnya ditambah, malah dikurangi utk MBG, yg bertambah pula Korupsinya ! Ampuuun, ampun !.
Rangkaian interaksi dalam ruang digital ini mencerminkan tingginya kekecewaan publik terhadap arah kebijakan birokrasi serta keadilan sosial di berbagai lini kehidupan bernegara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads