[VIRAL] Akhirnya ada yang berani ngomong. Program 100 hari Kapolri baru: Mau hapus budaya "No Viral, No Justice"

Repelita Jakarta - Gebrakan awal dari pimpinan tertinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang baru saja dilantik langsung memicu perhatian masif dari berbagai kalangan masyarakat.

Kepala kepolisian yang baru mencanangkan program seratus hari kerja dengan fokus utama melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penanganan perkara.

Kebijakan strategis korps bhayangkara ini diarahkan untuk menghapus fenomena penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dinilai cenderung tebang pilih.

Informasi mengenai rencana penghapusan budaya penanganan perkara yang lambat tersebut disebarluaskan di ruang siber melalui platform media sosial Threads.

Catatan ulasan mengenai komitmen awal perbaikan sistem birokrasi kepolisian itu dipublikasikan secara resmi oleh akun @abrams_ibnu.

Dalam unggahan digital yang dirilis pada tanggal 2 Oktober 2026 tersebut, dipaparkan argumen sang pemilik akun yang mengajak publik mengawal realisasi janji itu.

Akun @abrams_ibnu menuliskan, "Akhirnya ada yang berani ngomong. Program 100 hari Kapolri baru: Mau hapus budaya "No Viral, No Justice". Artinya nanti lapor nggak perlu nunggu FYP dulu baru diproses. Kita kawal ya...Karena janji itu gratis, buktinya yang mahal. Kalau beneran kejadian, ini game changer sih. Menurut wargi, bakal beneran jalan atau cuma janji manis lagi? Jujur aja di komen. #KawalKapolri #NoViralNoJustice."

Rencana penghapusan budaya penegakan hukum yang berbasis pada tingkat keviralannya tersebut memicu gelombang tanggapan kritis dari warga netizen.

Sebuah respons taktis yang bernada ancaman pengawasan siber dilayangkan oleh seorang warganet demi mengantisipasi adanya pungutan liar di tingkat bawah.

Saran pengaduan masyarakat dengan membawa bukti digital di kantor pelayanan kepolisian disampaikan secara daring oleh akun @jagawarga0456.

Melalui kolom komentar siber yang diunggah beberapa menit setelahnya, akun @jagawarga0456 menegaskan, "Save video ini dan kalo mau melakukan pengaduan ke SPKT, bawa hp utk diputarkan video ini. Kalo tetep masih minta2 uang, dipersulit, rame2 nyumbang Videotron yg besar lalu putarkan setiap hari di depan Polsek/polres/Polda."

Selain persoalan efektivitas penanganan aduan warga, aspek kesejahteraan dari jajaran petugas di lapangan turut menjadi poin bahasan yang krusial.

Masyarakat menilai pemenuhan kebutuhan finansial anggota merupakan faktor penentu agar tugas penegakan hukum dapat berjalan secara amanah dan bersih.

Harapan mengenai peningkatan sokongan ekonomi bagi barisan personel korps kepolisian disuarakan di ruang diskusi oleh akun @marhaeni_marsa.

Melalui tulisan doa di kolom respons, akun @marhaeni_marsa menyatakan, "Smg dg pak kapolri yg baru kesejahteraan anggota diperjuangkan biar tdk pada setres dan amanah dlm menjlnkan tugas dan tanggung jwbnya Aamiin 3X YRA 🤲."

Pernyataan dari warganet mengenai kondisi ekonomi petugas tersebut langsung mendapatkan konfirmasi dari sang pengunggah utama yang meluruskan data keuangan.

Pemerintah dinilai sudah merealisasikan kebijakan peningkatan pendapatan bagi barisan aparatur penegak hukum tersebut secara berkala beberapa waktu lalu.

Merespons argumen seputar pemenuhan tunjangan hidup bagi jajaran personel kepolisian tersebut, akun @abrams_ibnu menegaskan, "Gaji polisi udah pada di naikin loh 😀."

Gelombang atensi serta keraguan publik mengenai konsistensi eksekusi program seratus hari ini diprediksi akan terus mengiringi masa awal jabatan sang kapolri.

Masyarakat siber menuntut adanya bukti konkret di lapangan agar rencana reformasi birokrasi kelembagaan ini tidak berakhir menjadi slogan semata.

Sentimen mengenai pentingnya pembuktian nyata dari janji pelayanan kepolisian yang transparan tersebut diposting oleh akun @dolov.von.gogh17.

Melalui kalimat singkatnya di kolom komentar ruang siber itu, akun @dolov.von.gogh17 menyatakan, "Mudah2an benar dilaksanakan, bukan hanya slogan yang selama ini terjadi ."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads