Repelita Jakarta - Rekaman video pernyataan Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo dari tahun 2023 diputar kembali dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Agenda persidangan lanjutan tersebut dilaksanakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 yang lalu.
ADVERTISEMENT
Pemutaran arsip video kepemimpinan masa lalu itu bermula ketika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo hadir memberikan kesaksian terkait awal perolehan tambahan kuota jemaah haji.
Saksi yang akrab disapa Dito tersebut menjelaskan bahwa tambahan sebanyak 20.000 kuota haji pada musim keberangkatan tahun 2024 bersumber dari hasil lawatan delegasi resmi negara ke Arab Saudi.
Berdasarkan keterangannya di ruang sidang, pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar bulan Oktober 2023 itu sejatinya tidak secara spesifik membahas angka kuota haji secara terperinci.
"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang, pada saat agenda terakhir," kata Dito memberikan penjelasan di hadapan majelis hakim.
Ia menambahkan bahwa penawaran dari pihak kerajaan meliputi berbagai sektor strategis lainnya seperti kerja sama investasi serta perdagangan bilateral secara luas.
Kendati tidak mengikuti rangkaian pertemuan teknis lanjutan secara langsung, ia mengonfirmasi bahwa posisi Menteri Agama saat itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selepas rangkaian diplomasi tingkat tinggi tersebut selesai dilakukan, mantan kepala negara kemudian menyampaikan pengumuman resmi terkait tambahan kuota jemaah haji kepada publik luas.
Atas dasar fakta persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin kepada majelis hakim untuk menayangkan cuplikan video dokumentasi pernyataan pers tersebut.
Dalam tayangan video yang bersumber dari kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, tampak sang mantan presiden mengutarakan betapa panjangnya antrean keberangkatan jemaah haji di tanah air.
"Saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji," ucap Jokowi dalam tayangan video yang diputar di persidangan.
"Dan Alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam, komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan," lanjutnya dalam rekaman tersebut.
Kasus rasuah yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah ini sendiri telah menyeret sejumlah nama petinggi kementerian serta pihak swasta ke hadapan hukum. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
