Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai manfaat proyek kereta cepat Whoosh kembali mencuat setelah Arif Wicaksono mempertanyakan hubungan antara keuntungan infrastruktur tersebut dengan beban utang yang ditanggung negara.
Melalui akun @arifbalikpapan1, Arif menyoroti kondisi Jalan Tol dan Whoosh serta keterkaitannya dengan kewajiban BUMN yang menurutnya pada akhirnya tetap berpengaruh terhadap keuangan negara.
ADVERTISEMENT
“Kalau jalan tol dan Whoosh menguntungkan, mengapa negara sampai terbebani utang? BUMN Karya dan KAI turut menanggung utang bejibun peninggalan Jokowi. Ujung-ujungnya negara lagi yang harus membayar, paham? Jangan bernarasi jawab ini pakai "investasi sosial", basi!”
Unggahan tersebut diposting pada 8 September 2026 dan kemudian memunculkan beragam tanggapan dari pengguna X yang memperdebatkan cara melihat aset, utang, serta manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur.
Salah satu pengguna dengan akun @tham878 menanggapi dengan membandingkan kenaikan aset dan utang, sembari menilai infrastruktur tetap memiliki nilai ekonomi meskipun aset tersebut tidak selalu dapat langsung dicairkan.
“Aset naik Rp9.162 T, utang naik Rp5.854 T, lalu bilang percuma krn aset gak bisa dicairkan? 🤭 Jangan sesempit itu berpikir. Jalan tol menghasilkan pendapatan tol, Whoosh menghasilkan pendapatan, aset negara bisa dimanfaatkan & menghasilkan nilai ekonomi. Belum lagi jalan, x.com/arifbalikpapan…”
Perdebatan kemudian berlanjut ketika akun @Boedak_Korporat mempertanyakan pandangan mengenai kinerja Whoosh dengan mengaitkannya pada keberlanjutan kebijakan pemerintahan.
“kalo whoosh merugikan kok sama presiden mau diperpanjang”
Menanggapi komentar tersebut, Arif kembali memberikan penjelasan bahwa keinginan atau harapan untuk meneruskan sebuah proyek berbeda dengan kondisi pembangunan yang sudah benar-benar terlaksana.
“Ingin dan harap, bedakan dengan yang sudah dibangun ya”
Pembahasan juga melebar ke proyek pembangunan lain ketika akun @wibowo120472 membawa nama proyek Hambalang dalam perdebatan mengenai penggunaan anggaran negara.
“sudahlah ..urus dulu Candi Hambalang ...mau diapain itu ??? beban rakyat itu...duit jadi beton gak ada gunanya sama sekali”
Arif kemudian menanggapi isu kesinambungan pembangunan dengan membandingkan kebijakan pemerintahan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek yang diteruskan pada masa pemerintahan berikutnya.
“Siapa presidennya setelah pak SBY? Mengapa tidak dilanjutkan pak
? IKN tetap dilanjutkan oleh pak Prabowo, itulah kesinambungan pembangunan. Kecuali memang niatnya mendegradasi pak SBY”
Pandangan berbeda disampaikan akun @budionocovv yang menyoroti siapa pengguna utama Whoosh dan siapa yang pada akhirnya menanggung kewajiban pembiayaan proyek tersebut.
“Yg bisa naik Whoosh orangnya itu2 saja tapi yg bayar hutang rakyat sak Indonesia itu sama saja rakyat membiayai orang kaya berhappy ria”
Sementara itu, akun @JackSparow86b melihat Whoosh dari perspektif pelayanan publik dan manfaat sosial yang dapat dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur.
“Whoosh termasuk ke dalam fungsi pelayanan publik Public Service Obligation yang disediakan oleh negara,Tujuan utamanya adalah social return on investment (keuntungan sosial),paham tidak ngul?😂”
Perdebatan berikutnya datang dari akun @dawiguna, yang menekankan bahwa persoalan pembiayaan Whoosh berkaitan dengan keputusan utang BUMN sejak proyek tersebut direncanakan.
“PADA SAAT WHOOSH DIRENCANAKAN, HUTANG SUDAH DISETUJUI itu dulu dipahami: BUMN menyetujui hutang, dan itu bukan karena Jokowi. Itu karena perhitungan jangka panjang dalam pembangunan Whoosh BUMN tdk menyetor seperti yang direncanakan. Hingga harus diambil tindakan, krn PSN dan”
Rangkaian tanggapan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Whoosh tidak hanya berkisar pada pendapatan tiket atau besarnya utang, tetapi juga menyentuh persoalan nilai aset, manfaat ekonomi, pelayanan publik, kesinambungan pembangunan, serta pembagian beban pembiayaan.
Perbedaan pandangan itu membuat diskusi di media sosial berkembang menjadi perdebatan mengenai bagaimana proyek infrastruktur negara seharusnya dinilai, apakah semata-mata berdasarkan keuntungan finansial atau juga mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Kalau jalan tol dan Whoosh menguntungkan, mengapa negara sampai terbebani utang?
— Arif Wicaksono (@arifbalikpapan1) September 8, 2026
BUMN Karya dan KAI turut menanggung utang bejibun peninggalan Jokowi.
Ujung-ujungnya negara lagi yang harus membayar, paham?
Jangan bernarasi jawab ini pakai "investasi sosial", basi! https://t.co/FHwaiRxD60 pic.twitter.com/UsvtYlsGBr
