Berita, Nasional

Ubedilah Badrun Ungkap Kembali Laporan KPK terhadap Jokowi, Gibran, dan Kaesang Terkait Kasus Pembakaran Hutan

Repelita.net

17 November 2026 23:13 WIB • 90 view

Ubedilah Badrun Ungkap Kembali Laporan KPK terhadap Jokowi, Gibran, dan Kaesang Terkait Kasus Pembakaran Hutan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Aktivis sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun membeberkan kembali latar belakang pelaporan dugaan korupsi terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022.

ADVERTISEMENT

Pernyataan lengkap yang mengaitkan laporan lawas tersebut dengan dugaan jejak kasus pembakaran hutan dan bencana ekologis ditayangkan melalui video singkat di kanal YouTube Bambang Widjojanto dan dikutip pada Selasa 17 November 2026.

Dalam penjelasannya, Ubedilah menguraikan bahwa laporan terhadap keluarga Istana saat itu bermula dari kecurigaan atas pembentukan perusahaan patungan antara Gibran dan Kaesang bersama putra dari managing director sebuah perusahaan besar berinisial SM.

Ia mempertanyakan asal-usul suntikan modal bisnis bernilai fantastis hingga mencapai seratus miliar rupiah lebih yang diterima oleh perusahaan rintisan milik anak presiden tersebut.

"Kang Ubed pernah melaporkan Gibran ke KPK pertanyaan itu mengingatkan saya pada tahun 2022 ketika saya melaporkan keluarga istana waktu itu Jokowi, Gibran dan Kaesang ke KPK, jadi salah satu background ya atau latarnya itu sebetulnya karena kita dimulai dari melihat Gibran, Kaesang dan anak dari managing director satu perusahaan SM ini mereka membentuk satu perusahaan," ujar Ubedilah Badrun dalam tayangan tersebut.

Penelusuran lebih jauh membawanya pada fakta bahwa korporasi berinisial SM itu sebelumnya pernah tersandung perkara hukum berat terkait pembakaran hutan hingga diperkarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Meski sempat dijatuhi kewajiban membayar denda triliunan rupiah yakni sekitar Rp7,9 triliun atas kerusakan ekologis tersebut, nilai pembayaran denda yang terealisasi pasca-upaya banding justru menyusut drastis menjadi hanya puluhan miliar rupiah.

Ubedilah juga menyoroti kejanggalan rentang waktu pengangkatan pimpinan perusahaan swasta tersebut menjadi duta besar yang terjadi hanya sekitar sepuluh hari setelah aliran modal dari perusahaan modal ventura masuk ke perusahaan milik putra presiden.

"Setelah kemudian diberikan modal dari perusahaan ventura itu, managing director ini kalau enggak salah 10 hari setelah itu ya setelah ada transaksi uang masuk ke perusahaan anak presiden ini managing directornya diangkat menjadi duta besar," ungkap Ubedilah memaparkan korelasi peristiwa masa lalu tersebut.

Ia menyimpulkan bahwa keterkaitan antara jaringan korporasi pembakar hutan pada masa lalu dengan lingkaran kekuasaan menunjukkan benang merah bahwa aktor serta kebijakan yang memicu kerusakan hutan hingga Kalimantan dan Papua bukanlah fenomena baru.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok










TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung