Repelita Jakarta - Pengamat politik Heru Subagia melontarkan kritik tajam terhadap berbagai pidato Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak selaras dengan kondisi faktual di lapangan.
Heru mengatakan bahwa narasi yang disampaikan oleh kepala negara lebih banyak menggambarkan bayangan ideal dibandingkan dengan realitas yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut sejumlah pernyataan Presiden memperlihatkan adanya paradoks ekstrem antara teori yang disampaikan dengan kondisi faktual di tanah air.
"Saya bisa memahami Presiden kita ini sangat halu, lebih besar membayangkan kondisi Indonesia dalam perspektif pendekatan dirinya ketimbang harus menarik dalam sebuah realita," ujar Heru kepada fajar.co.id pada Jumat (10/4/2026).
"Beberapa kejadian yang diutarakan Prabowo, mengalami sebuah kondisi paradoks ekstrem," tambah pengamat politik tersebut.
Heru menyinggung pernyataan Prabowo mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
"Ketika Prabowo mengatakan bahwa Indonesia kaya raya, dengan SDM ada di mana-mana, dan sesuai pasal 33 UUD 1945, semua kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Prabowo tahu secara teori dan termasuk juga pikiran pikiran halunya," tukas Heru.
Namun menurutnya, penguasaan sumber daya alam justru masih berada di tangan kelompok oligarki yang kemudian turut memengaruhi pengelolaan sumber daya manusia.
"Pada saatnya oligarki inilah yang mengendalikan SDM. Apa yang disebut Prabowo dengan negara hadir untuk mengambil alih SDM untuk kemakmuran rakyat, ini sebenarnya adalah cerminan tidak adanya sinkronisasi antara yang dipikirkan dengan kondisi realita," sesal Heru.
Ia juga membandingkan narasi Presiden tentang para pendiri bangsa dengan kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai kontras.
"Kemudian, ketika Prabowo menceritakan prestasi besar bangsa dan pendiri, ketika diadakan Kongres Pemuda 1928 dan terjadi penyusunan anggaran dasar Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan proklamasi," tutur Heru.
Heru menekankan bahwa para founding fathers memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional, berbeda dengan pemerintahan sekarang.
"Ini menurut saya sangat ekstrem di mana dulu Founding fathers sudah jelas, bagaimana nasionalisme integritas, keseluruhan hidupnya dicurahkan untuk kepentingan bangsa," jelasnya.
Ia pun mempertanyakan apakah pengabdian pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan selama 1,6 tahun benar-benar ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.
Heru juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai mekanisme demokrasi, termasuk pergantian presiden melalui pemilu atau pemakzulan.
"Ketika Prabowo bicara demokrasi secara umum, ketika pergantian Presiden bisa dilakukan dengan Pemilu atau pemakzulan," imbuh Heru.
Ia melihat adanya paradoks antara pernyataan tersebut dengan situasi politik yang berkembang di lapangan.
"Saya melihat paradoks juga di mana ketika Prabowo sendiri saat ini betul-betul sangat ketakutan dan juga kesiapan infrastruktur politik dan pendukungnya mencoba menutup rapat, memastikan bahwa posisinya tidak bisa dimakzulkan," beber Heru.
Menurutnya, para elit partai pendukung dan relawan secara mati-matian mengkritisi bahkan mengancam pihak yang mencetuskan gagasan pemakzulan.
"Ini terbukti para elit parpol pendukung dan relawan secara mati-matian mengkritisi bahkan mengancam para pihak yang mencetuskan gagasan pemakzulan. Dikatakan bagian dari makar," terang Heru.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Prabowo tentang demokrasi tidak sejalan dengan respons para pendukungnya yang menutup diri dan melawan wacana impeachment.
Bahkan, Heru tidak segan menyebut bahwa pidato Presiden lebih didominasi oleh euforia atau halusinasi terhadap program pemerintah dan para pembantunya di kementerian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
