Temuan Emas Raksasa di Papua Dua Kali Lipat Freeport: Negara Harus Amankan Sebelum Dikuasai Asing

Repelita [Jakarta] - Ekonom dari Invas Bestari, Gede Sandra, mengungkap temuan mengejutkan mengenai potensi cadangan emas di Papua yang disebut-sebut dua kali lebih besar dari Grasberg milik Freeport.

Data strategis tersebut bersumber dari ahli geologi dan tambang yang tergabung dalam Forum 73 ITB (Fortuga), yang sempat diajukan kepada pemerintah sejak 2016 namun belum mendapatkan tindak lanjut konkret.

Temuan ini telah diverifikasi oleh ahli geologi independen dari Kanada dan Amerika, yang mengonfirmasi potensi kandungan emas tersebut dapat menjadi cadangan bagi Bank Indonesia guna memperkuat nilai tukar rupiah secara drastis.

Dalam diskusi bersama kanal YouTube Forum Keadilan TV pada 31 Mei 2026, Gede Sandra menjelaskan bahwa jika potensi ini dikelola oleh negara dan dicatatkan sebagai aset bank sentral, kurs rupiah berpotensi menguat hingga menyentuh angka 5.000 per dolar.

Sayangnya, meski data tersebut telah disampaikan kepada pemerintahan sebelumnya, hingga kini belum ada langkah eksplorasi resmi dari negara, yang justru memicu kekhawatiran adanya pihak asing yang mencoba menguasai titik lokasi tersebut.

Kecurigaan semakin menguat setelah adanya laporan mengenai pembangunan akses jalan menuju titik koordinat cadangan emas tersebut oleh pihak yang tidak diketahui secara jelas.

Gede menekankan bahwa kawasan tersebut kini menjadi rebutan terselubung dan telah memicu konflik di tingkat lokal, sehingga diperlukan intervensi segera dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia menyarankan agar perusahaan negara seperti Danantara atau Antam segera turun ke lokasi untuk melakukan eksplorasi resmi demi mengamankan aset negara dari penguasaan pihak swasta asing.

Langkah ini dianggap krusial tidak hanya untuk stabilitas keuangan nasional melalui penguatan mata uang, tetapi juga untuk memastikan masyarakat Papua mendapatkan manfaat yang lebih adil dibandingkan pengelolaan sumber daya masa lalu.

Pemerintah diingatkan agar tidak membiarkan wilayah tersebut jatuh ke tangan swasta yang dapat merugikan kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal di Papua. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok