Repelita Jakarta - Komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu kini mulai dipertunjukkan oleh pucuk pimpinan tertinggi kepolisian yang baru dalam mengusut tuntas polemik berkas kelulusan administrasi negara.
ADVERTISEMENT
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dikonfirmasi terus bergerak mendalami laporan dugaan penggunaan surat keterangan penyetaraan tanda tamat belajar yang isinya diduga tidak benar.
Jalannya proses pemeriksaan hukum secara intensif atas persyaratan dokumen pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut disiarkan secara meluas oleh kanal YouTube Sorotan Netizen.
"Kapolri Jenderal Suyudi buka suara soal laporan ijazah kibrat masih proses penyidikan nah ini semakin menarik teman-teman karena ini sudah sampai kepada Kapolri mengenai kasus ijazah wakil presiden Kibreng" kata narator dari kanal YouTube Sorotan Netizen mengawali ulasannya.
Pihak otoritas menegaskan bahwa penanganan perkara administratif yang dilaporkan oleh Ahmad Khozinuddin tersebut telah mengalami eskalasi penanganan ke ranah pro-justitia.
"masih dalam proses penyidikan," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memberikan keterangan resmi di gedung Bursa Efek Indonesia.
Objek pengaduan formal hukum tersebut secara spesifik menyasar dua pihak terlapor utama, yakni jajaran internal Kementerian Pendidikan dasar menengah serta figur Gibran Rakabuming Raka selaku pengguna berkas.
"Kemedasmen dilaporkan atas dugaan membuat surat atau surat yang tidak benar sementara Kipran dilaporkan dengan dugaan menggunakan surat palsu atau surat yang tidak benar" urai narator YouTube Sorotan Netizen membedah delik aduan.
Di sisi lain, mantan Presiden Joko Widodo selaku pihak orang tua bersikeras menilai guliran desakan pemeriksaan ini murni digerakkan oleh skenario jahat aktor politik luar.
"ya kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ee ramai sekali bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk mendograde reputasi politik seseorang" tuding Joko Widodo mencoba menghalau opini publik.
Kendati diwarnai silang protes dinasti, publik menaruh apresiasi besar terhadap independensi Kapolri baru dan mendesak percepatan penetapan tersangka demi tegaknya keadilan pemilu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
